KEMBALILAH KE ISLAM

Pemilu Legislatif 2009 telah usai. Meski perhitungan suara belum final, parpol yang diduga kuat bakal menang sudah ‘kelihatan’. Pemenangnya tidak lain Partai Demokrat, dengan raihan suara tertinggi sekitar 20%. Di bawahnya—yang termasuk dalam ’sepuluh besar’—ada Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura dan PBB.

Jika sebelum Pemilu yang berkembang adalah ‘kontak politik’ atau ‘komunikasi politik’ antar parpol atau elit parpol, maka usai Pemilu, yang mendominasi adalah wacana tentang ‘koalisi’, atau lebih tegasnya lagi ‘kontrak koalisi’. Istilah kontrak koalisi diperkenalkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menyusul keunggulannya memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2009. Sebagaimana dilontarkan SBY, PD mensyaratkan koalisi 2009 harus didasarkan pada aturan yang mengikat semua pihak.

Sebaliknya, calon pasangan koalisi juga mensyaratkan adanya ‘mahar’ atau ‘mas kawin’; biasanya tidak jauh dari kebersamaan di dalam kabinet pemerintahan baru hasil Pilpres 2009. Sesuai dengan perolehan kursi masing-masing parpol di DPR hasil Pemilu 2009, ada parpol yang menyasar pos RI-2 (wakil presiden), jatah menteri, atau cukup posisi bagi kadernya di sejumlah BUMN. Jika tawar-menawar ’mahar’ sudah pas, koalisi pun dibentuk.

Sejauh ini, PD memang belum menentukan dengan siapa berkoalisi, termasuk menentukan siapa cawapres yang bakal mendampingi capres SBY. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, penentuan siapa pendamping SBY akan dilakukan melalui forum Rapat Pimpinan Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009 (Republika.co.id, 17 April 2009).

Di sisi lain, Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan, dirinya akan memasang harga tinggi dengan menawarkan posisi cawapres kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila diajak berkoalisi oleh Partai Demokrat (Jakartapress, 20/4).

Adapun PKS dan PPP, meski juga belum pasti, ada tanda-tanda untuk tetap merapat dengan Partai Demokrat. Hal yang sama terjadi pada Golkar. Ini berarti, koalisi Golkar-PD juga ada kemungkinan tetap dilanjutkan sampai 2014.

Meski belum tentu lolos ke Gedung DPR, Partai Bulan Bintang (PBB) juga akan segera memantapkan keputusan koalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi tersebut rencananya akan diputuskan secara resmi dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB Senin (20/4) ini. Sekretaris Jenderal DPP PBB, Sahar L Hassan, menyatakan alasan PBB untuk berkoalisi dengan Demokrat adalah nilai historis keduanya yang pernah bersama-sama mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2004 (Republika online, 20/4).
Makna Koalisi

Dalam kamus populer Wikipedia, koalisi diartikan sebagai persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, yang dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau didasarkan pada asas manfaat.

Karena bersifat sesaat dan semata-mata didasarkan pada asas manfaat, koalisi memang tidak akan pernah menjadi ikatan yang kuat dan abadi. Saat dipandang bermanfaat, koalisi dibangun dan dipertahankan. Saat sudah tidak membawa manfaat, koalisi dengan mudah dibubarkan dan dicampakkan. Inilah fakta koalisi dalam sistem pemerintahan demokrasi saat ini.

Karena itu, tidak aneh jika sebelum Pemilu 2009, karena merasa bakal menjadi pemenang, Jusuf Kalla dengan Golkar-nya, misalnya, bertekad bulat untuk ‘bercerai’ dengan pasangan koalisinya, yakni SBY dengan PD-nya. Namun, usai Pemilu, dengan melihat raihan suaranya yang jauh meselet dari target, Jusuf Kalla dan Golkar-nya terpaksa harus realistis; berpikir ulang untuk segera kembali ‘rujuk’ dengan SBY dan PD.

Begitu pula Amien Rais. Selama ini, sesepuh PAN ini sering mengkritik dan cenderung kontra dengan Pemerintahan SBY. Namun, usai Pemilu, karena ternyata SBY dengan PD-nya diduga kuat bakal menang, sesepuh PAN ini justru mendorong partainya untuk berkoalisi dengan SBY dan PD.

Mengapa begitu mudahnya parpol-parpol untuk berniat ‘cerai’ dan ‘rujuk’ dalam koalisi di pemerintahan? Tidak lain, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy di Jakarta, Senin (23/3), karena orientasinya hanya jangka pendek, yaitu kekuasaan (Gagasmedia.com, 14/4/2009).
Bukan untuk Rakyat

Dengan memperhatikan sepak terjang parpol-parpol yang ada—baik yang sekular maupun yang mengklaim sebagai parpol Islam— dalam hal koalisi, jelas sekali bahwa koalisi hanyalah ditujukan untuk sekadar bagi-bagi kekuasaan, tidak benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat. Koalisi sejumlah parpol di Pemerintahan SBY-JK, yang merupakan koalisi hasil Pemilu 2004, membuktikan demikian.

Selama 2004-2009, partai-partai yang berkuasa, baik yang duduk di pemerintahan maupun di DPR, jelas-jelas tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Bahkan ada kesan, mereka bekerja untuk pihak lain, dan justru merugikan rakyat. Contoh: selama periode 2004-2009, pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2004 tetap menumpuk luar negeri; menaikkan harga BBM lebih dari 100 persen sehingga sangat berdampak luar biasa terhadap ekonomi rakyat; menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon-Mobil; tidak segera mengambil alih Blok Natuna D-Alpha; membiarkan kontrak karya dan kontrak bagi hasil dengan sejumlah perusahaan asing (seperti Freeport, Chevron, Exxon-Mobil, Inco, dll) yang justru selama ini merugikan rakyat; tunduk pada kekuatan asing; dan lain-lain.

Di sisi lain, selama periode 2004-2009 pula, DPR banyak menghasilkan UU yang justru merugikan rakyat seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Mineral dan Batubara, UU BHP, UU KDRT, UU Pornografi, dll.

Selain itu, selama periode pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2004, banyak persoalan besar yang justru kurang diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR. Misal: angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat; merajalelanya kasus korupsi; meningkatnya kasus kriminalitas; menjamurnya pergaulan bebas dan narkoba; munculnya sejumlah aliran sesat seperti Ahmadiyah; merebaknya kasus-kasus makanan beracun atau mengandung zat-zat haram; dll.

Jika demikian, koalisi yang akan kembali dijalin oleh sejumlah parpol setelah Pemilu dan Pilpres 2009 dipastikan akan mengulang koalisi 2004: sekadar dimaksudkan untuk memenuhi ’syahwat kekuasaan’ parpol dan elit parpol, seraya mengorbankan rakyat.
Arti Perjuangan Islam

Koalisi atas dasar sikap pragmatis (sekadar demi kepentingan sesaat), sebagaimana ditunjukkan di atas, seharusnya tidak dilakukan partai-partai Islam. Pasalnya, partai Islam, sejak awal berjuang demi Islam. Berjuang demi Islam hakikatnya bermakna berjuang demi tegaknya hukum-hukum Allah SWT alias syariah Islam. Perjuangan demi tegaknya syariah Islam tentu tidak bisa dilakukan dengan segala cara. Dalam Islam tidak dikenal kaidah: Al-Ghâyah tubarrir al-washîlah (Tujuan menghalalkan segala cara). Tidak bisa, dengan alasan demi Islam, cara-cara yang justru bertentangan dengan Islam digunakan. Berkoalisi dengan partai-partai sekular—yang jelas-jelas akan mengukuhkan sistem sekular dan semakin menyingkirkan hukum-hukum Allah SWT—jelas tidak dibenarkan. Tindakan demikian bisa dikatakan sebagai tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Padahal Allah SWT justru memerintahkan sebaliknya: agar kaum Muslim tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah SWT berfirman:

]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[

Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya (QS al-Maidah [5]: 2).

Lebih dari itu, jika memang berjuang demi Islam, seharusnya partai-partai Islam tetap istiqamah di jalan Islam; tidak tergoda untuk berkoalisi dengan siapa saja yang bisa menjauhkan dari Islam dan malah mengukuhkan kekufuran. Sudah seharusnya kita berkaca pada sikap Rasulullah yang tetap istiqamah di dalam manhaj dakwah yang beliau tempuh meski beliau pernah ditawari oleh orang-orang kafir Qurays dengan tawaran yang sekilas sangat menggiurkan: takhta, harta dan wanita; dengan syarat, beliau menghentikan dakwah Islam. Namun, beliau sama sekali menolaknya dan tidak menggubrisnya. Padahal, jika mau, beliau saat itu bisa langsung berkuasa dan memiliki harta yang banyak. Dalam hal ini, Rasul malah tegas mengatakan:

«وَاَللّهِ لَوْ وَضَعُوا الشّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ».

Demi Allah, andai mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, (lalu mereka minta) agar aku meninggalkan urusan (agama) ini, maka demi Allah, sampai urusan (agama) itu dimenangkan oleh Allah, atau aku binasa di jalannya, aku tetap tidak akan meninggalkannya (HR Ibn Hisyam).

Tawaran koalisi dari partai-partai sekular pada dasarnya tidak ada bedanya dengan tawaran orang-orang kafir Qurays kepada Rasulullah saw. Sebab, jelas-jelas, dalam koalisi, ideologi dan idealisme partai harus benar-benar ditanggalkan dan dicampakkan. Tidak mungkin partai Islam berkoalisi dengan partai-partai sekular jika mereka tidak meninggalkan ideologi dan idealismenya.

Sayangnya, itulah yang telah, sedang dan akan dilakukan kembali oleh partai-partai Islam. Akibatnya, yang ada di benak tokoh-tokoh partai Islam adalah bagaimana agar mereka mendapatkan ‘jatah’ kekuasaan; entah sebagai cawapres, menteri, atau pimpinan BUMN. Niat awal untuk menegakkan Islam dan memperjuangkan tegaknya syariah sama sekali ditinggalkan. Ini tentu saja menyedihkan karena nyata-nyata telah menyimpang dari hukum-hukum Islam sekaligus dari manhaj perjuangan Rasulullah saw. yang tidak pernah berkompromi apalagi berkoalisi dengan kemungkaran. Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Semua kejelekan di muka bumi ini—fitnah, musibah, paceklik dikuasai musuh dan lain-lain penyebabnya adalah karena kita menyimpang dari manhaj Rasulullah saw. dan mengajak manusia bukan kepada Allah SWT (Ibn Taimiyah, Majmû’ al-Fatawâ, XV/25).
Kembalilah ke Islam!

Parpol Islam sudah seharusnya kembali pada ideologinya, yakni ideologi Islam, dan merujuk hanya pada hukum-hukum Islam. Sebaliknya, sudah saatnya partai-partai Islam meninggalkan sikap pragmatis hanya demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan jangka pendek: sekadar mengincar kursi dan jabatan. Jika itu yang selalu dilakukan, berarti selama ini asas Islam yang menjadi asas partai hanyalah simbol belaka. Adapun isinya sama saja dengan partai-partai sekular. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb