Meretas Ideologi Mencari Penyebab Krisis Ekonomi Nasional

Tulisan ini didedikasikan bagi politikus, akademisi, dan kaum miskin kota yang berharap adanya perbaikan di negeri ini menggantikan masa kelam yang begitu menyesakkan dada. Tulisan in juga ingin mengarahkan perdebatan antara legislative, eksekutif, aktivis, pengusaha, dan kaum miskin tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi Indonesia.

Carut marutnya ekonomi Indonesia kian hari kian parah, terlebih lagi pasca kenaikan harga BBM pertengahan tahun 2005 lalu yang mencapai 200 % lebih sehingga membuat kemiskinan meningkat drastic akibatnya harapan hidup layak di negeri ini sangat tidak memungkinkan. Tercatat posisi hutang Indonesia sebesar US$ 1,3 Trilyun, dan di sisi kepemilikan asset Negara seperti BUMN dan SDA semakin berkurang karena berpindah tangan pengelolaan dan kepemilikannya kepada swasta asing. Melihat kondisi Indonesia di atas sebenarnya juga dialami oleh banyak negara lainnya seperti Zimbagwe, Afrika Selatan, dan negara dunia ketiga lainnya yang menerapkan ekonomi liberal bahkan Amerika Serikat sekalipun sebagai negara maju dan lokomotif ekonomi liberal.

Penulis mengajak pembaca untuk menelaah kembali ideology sekulerisme yang selama ini oleh para pemikir dinilai sebagai dasar dari ekonomi liberalisme atau kapitalisme. Berbicara masalah ideology ini seharusnya kita menyamakan definisi dahulu, pertama, ideology adalah ajaran dasar yang akan melahirkan sebuah system hidup dan banyak aturan atau undang-undang. Kedua, sekulerisme adalah pemikiran yang memisahkan antara agama dari kehidupan manusia. Sehingga dapat dijabarkan ideology sekulerisme secara menyeluruh adalah ajaran dasar yang berisi pemikiran memisahkan agama dari kehidupan manusia dan akan melahirkan sebuah system kehidupan dan melahirkan banyak aturan atau undang-undang. Ideologi sekulerisme ini lahir setelah adanya penindasan pemikiran atau pemasungan berfikir oleh gereja pada abad pertengahan (abad 16 M), di mana ideology ini masih mengakui eksistensi agama, namun tidak dibenarkan mengatur kehidupan manusia. Agama hanya diberi kebenaran untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti masalah ibadah, sedangkan masalah kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, social dan lainnya diserahkan 100% pada kebebasan akal manusia. Maka ideology ini memiliki pandangan bersifat pragmatic yaitu melakukan atau meninggalkan sesuatu karena pertimbangan untung dan rugi menurut akal, sehingga apabila ada keuntungan maka akan dilakukan namun apabila rugi akan ditinggalkan. Inilah asas dari tindakan manusia yang berideologi sekulerisme, sehingga metode untuk merealisasikannya harus dengan menerapkan kebebasan (liberalisme). Adapun liberalisme ini digunakan untuk merealisasikan empat hak asasi manusia yang antara lain: kebebasan bertingkah laku maka dikenal dengan system social hedonisme, kebebasan kepemilikan maka dikenal system ekonomi kapitalisme, kebebasan beragama maka dikenal dengan system kehidupan beragama pluralisme, dan kebebasan berbicara maka dikenal dnenga system politik demokrasi. Di atara keempat metodenya yang paling masyhur adalah kapitalisme sehingga ideology sekulerisme biasa juga dikenal dengan ideology kapitalisme. Maka dari itu pembahasan materi ini ini dimulai dari pembahasan system ekonomi kapitalisme, yang mana Adam Smith dalam bukunya “The Wealth Of Nations” memberikan ajaran dasar yang popular yaitu “Laisses Faire Laisses Passer” (biarkan itu terjadi biarkan itu berlalu)yang menyatakan bahwa setiap orang diberi kebebasan oleh negara untuk memiliki menurut kemampuannya dan negara harus memfasilitasi dan menjaga kebebasan tersebut agar tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan kemampuan seseorang dalam ekonomi dinilai dari daya beli terhadap harga yang dimiliki barang ekonomi di mana harga itu distandarkan pada mekanisme pasar yaitu penawaran (supply) dan permintaan (demand), serta harga ini juga yang mendasari pola distribusi barang di masyarakat yang paling adil yaitu orang yang memiliki daya beli tinggi mendapatkan harga barang yang tinggi dengan mutu barang terbaik sedangkan orang yang memiliki daya beli rendah akan mendapatkan barang yang rendah dengan mutu barang rendah, dengan kata lain membeli sesuai kemampuan dan ini juga akan memicu orang yang berpendapatan rendah untuk berusaha lebih keras lagi.

Kebebasan ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga orang bebas memaksimalkan kemampuan modal, skill, dan tenaga dalam bersaing dan ini telah terbukti pada revolusi industri yang terjadi di Inggris pasca renaissance Eropa. Sehingga bentuk tindakan pemerintah dalam memberikan kebebasan ekonomi adalah sekali lagi dengan membuka akses kepada swasta asing atau domestic terhadap bahan baku yaitu dengan membuatkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti UU No.11 tahun 1965 tentang PMA dan PMDN, maka PT.Freeport Mc Moran menguasai tambang emas di bumi Papua, PT.Exxon Mobile menguasai minyak bumi dan gas di Riau dan Blok Cepu. Dan pemerintah juga membuka akses untuk mendapatkan modal cepat maka didirikanlah bank, dan dibuka juga akses perluasan usaha maka didirikanlah pasar modal sehingga swasta asing bisa membeli setengah atau bahkan seluruh saham kepemilikan BUMN seperti PT. Pertamina, PT. PLN, PT. KAI dan Indosat. Dan terakhir pemerintah juga membuka akses masuk untuk perluasan pasar dengan cara menghilangkan barried to entry (halangan masuk) seperti mengurangi pajak, beacukai dan retribusi. Tolak ukur yang dapat digunakan unuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan ukuran GNP (Gross National Product)/ Pendapatan Nasional Bruto yaitu tingkat produktifitas nasional agregat yang dicapai dalam periode waktu tertentu, di mana pertumbuhan ekonomi hanay didasari pada berapa besar output barang yang dihasilkan oleh perusahaan dan rumah tangga bukan berapa banyak individu yang mendapatkan barang ekonomi, maka GNP bisa dikatakan tinggi hanya dengan adanya sebuah perusahaan yang mampu menghasilkan barang output yang tinggi.

Saat ini dapat kita lihat bahwa masyarakat dibiarkan memenuhi kehidupannya sendiri di tengah harga barang pokok yang tinggi sedangkan subsidi sedikit demi sedikit dikurangi tiap tahun sampai titik jenuh subsidi sihilangkan sama sekali. Bagi pemerintah ini adalah sebuah kewajaran dan sesuai dengan ajaran yang didapatkan oleh pejabat negeri ini saat menimba ilmu ekonomi yang mana ekonomi kapitalisme mengajarakan aga pemerintah harus lepas tangan dan hanya menjaga kebebasan bersaing saja, sebagai contoh subsidi BBM dicabut sehingga harga jual di masyarakat menjadi sangat mahal. Dan tidak mengherankan pula saat asset Negara seperti tambang emas, minyak bumi, gas dan BUMN-BUMD dilepas atau dijual kepada pihak asing yang berakibat pemasukan pemerintah pun berkurang dan hanya mengandalkan pajak bukan dari hasil pengelolaan SDA secar mandiri. Maka semakin lengkapnya problem di masyarakat, sudah barang-barang pokok mahal dan tidak terjangkau dilengkapi lagi dengan pemerintah pun tak membantu karena kekurangan dana.

Kesimpulannya adalah pemerintah negeri ini tidak dapat dipungkiri sesuai dengan alur di atas ternyata memang menerapkan ekonomi kapitalisme, dan kian hari kian bertambah liberal sehingga dapat diprediksi demi klimaks kesuksesan penerapan ekonomi kapitalisme ini harus ditebus dengan berbagai kasus kemiskinan seperti busung lapar, kriminalitas, kualitas SDM rendah semakin bertambah. Dan proses perubahan ini tidak mungkin kecuali hanya dengan satu kata yaitu revolusi system yang diawali dengan revolusi pemikiran atau pemahaman. Siapakah orang atau organisasi yang akan menjadi satrio piningit tersebut?

Oleh :

Fadli Hudaya, SEI

Contact person

081368637633