Hukum Syara’ Multilevel Marketing

Hukum Syara’ Multilevel Marketing
Oleh: Hafidz Abdurrahman

Multilevel marketing secara harfiah adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan istilah up line (tingkat atas) dan down line (tingkat bawah). Up line dan down line umumnya mencerminkan hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah, maka seseorang disebut up line jika mempunyai down line, baik satu maupun lebih. Bisnis yang menggunakan multilevel marketing ini memang digerakkan dengan jaringan, yang terdiri dari up line dan down line. Meski masing-masing perusahaan dan pebisnisnya menyebut dengan istilah yang berbeda-beda. Demikian juga dengan bentuk jaringannya, antara satu perusahaan dengan yang lain, mempunyai aturan dan mekanisme yang berbeda; ada yang vertikal, dan horisontal. Misalnya, Gold Quest dari satu orang disebut TCO (tracking centre owner), untuk mendapatkan bonus dari perusahaan, dia harus mempunyai jaringan; 5 orang di sebelah kanan, dan 5 orang di sebelah kiri, sehingga baru disebut satu level. Kemudian disambung dengan level-level berikutnya hingga sampai pada titik level tertentu ke bawah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Masing-masing level tersebut kemudian mendapatkan bonus (komisi) sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan. Meski perusahaan ini tidak menyebut dengan istilah multilevel marketing, namun diakui atau tidak, sejatinya praktek yang digunakan adalah praktek multilevel marketing.


Demikian halnya dengan praktek pebisnis yang lainnya dengan aturan dan mekanisme yang berbeda. Misalnya, dari atas ke bawah, tanpa ditentukan struktur horizontalnya, tetapi langsung dari atas ke bawah. Setelah itu, masing-masing level tadi mendapatkan bonus dari perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang dipatok oleh masing-masing perusahaan yang diikutinya.
Untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran seperti ini, biasanya setiap orang harus menjadi member (anggota jaringan) —ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor— kadangkala membership tersebut dilakukan dengan mengisi formulir membership dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan pembelian produk tertentu agar member tersebut mempunyai point, dan kadang tanpa pembelian produk. Dalam hal ini, perolehan point menjadi sangat penting, karena kadangkala suatu perusahaan multilevel marketing menjadi point sebagai ukuran besar kecilnya bonus yang diperoleh. Point tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung, atau tidak langsung. Pembelian langsung biasanya dilakukan oleh masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya dilakukan oleh jaringan member tersebut. Dari sini, kemudian ada istilah bonus jaringan. Karena dua kelebihan inilah, biasanya bisnis multilevel marketing ini diminati banyak kalangan. Ditambah dengan potongan harga yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menjadi member.
Namun, ada juga point yang menentukan bonus member ditentukan bukan oleh pembelian baik langsung maupun tidak, melainkan oleh referee (pemakelaran) —sebagaimana istilah mereka— yang dilakukan terhadap orang lain, agar orang tersebut menjadi member dan include di dalamnya pembelian produk. Dalan hal ini, satu member Gold Quest harus membangun formasi 5-5 untuk satu levelnya, dan cukup sekali pendaftaran diri menjadi membership, maka member tersebut tetap berhak mendapatkan bonus. Tanpa dihitung lagi, berapa pembelian langsung maupun tak langsungnya. Pada prinsipnya tidak berbeda dengan perusahaan lain. Seorang member/distributor harus menseponsori orang lain agar menjadi member/distributor dan orang ini menjadi down line dari orang yang menseponsorinya (up line-nya). Begitu seterusnya up line “harus” membimbing down line-nya untuk mensponsori orang lain lagi dan membentuk jaringan. Sehingga orang yang menjadi up line akan mendapat bonus jaringan atau komisi kepemimpinan. Sekalipun tidak ditentukan formasi jaringan horizontal maupun vertikalnya.

Fakta Umum Multilevel Marketing
Dari paparan di atas, jelas menunjukkan bahwa multilevel marketing —sebagai bisnis pemasaran— tersebut adalah bisnis yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu; bisa top-down (atas-bawah) atau left-right (kiri-kanan), dengan kata lain, vertikal atau horizontal; atau perpaduan antara keduanya. Namun formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan, jika tidak ada benefit (keuntungan), yang berupa bonus. Bentuknya, bisa berupa (1) potongan harga, (2) bonus pembelian langsung, (3) bonus jaringan –istilah lainnya komisi kepemimpinan. Dari ketiga jenis bonus tersebut, jenis bonus ketigalah yang diterapkan di hampir semua bisnis multilevel marketing, baik yang secara langsung menamakan dirinya bisnis MLM ataupun tidak, seperti Gold Quest. Sementara bonus jaringan adalah bonus yang diberikan karena faktor jasa masing-masing member dalam membanguan formasi jaringannya. Dengan kata lain, bonus ini diberikan kepada member yang bersangkutan, karena telah berjasa menjualkan produk perusahaan secara tidak langsung. Meski, perusahaan tersebut tidak menyebutkan secara langsung dengan istilah referee (pemakelaran) seperti kasus Gold Quest, —istilah lainnya sponsor, promotor— namun pada dasarnya bonus jaringan seperti ini juga merupakan referee (pemakelaran).
Karena itu, posisi member dalam jaringan MLM ini, tidak lepas dari dua posisi: (1) pembeli langsung, (2) makelar. Disebut pembeli langsung manakala sebagai member, dia melakukan transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stock. Disebut makelar, karena dia telah menjadi perantara —melalui perekrutan yang telah dia lakukan— bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli produk perusahaan tersebut. Inilah praktek yang terjadi dalam bisnis MLM yang menamakan multilevel marketing, maupun refereal business.
Dari sini, kasus tersebut bisa dikaji berdasarkan dua fakta di atas, yaitu fakta pembelian langsung dan fakta makelar. Dalam prakteknya, pembelian langsung yang dilakukan, disamping mendapatkan bonus langsung, berupa potongan, juga point yang secara akumulatif akan dinominalkan dengan sejumlah uang tertentu. Pada saat yang sama, melalui formasi jaringan yang dibentuknya, orang tersebut bisa mendapatkan bonus tidak langsung. Padahal, bonus yang kedua merupakan bonus yang dihasilkan melalui proses pemakelaran, seperti yang telah dikemukakan.

Hukum Syara’ Seputar Dua Akad dan Makelar
Dari fakta-fakta umum yang telah dikemukakan di atas, bisa disimpulkan bahwa praktek multilevel marketing tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua hukum, bisa salah satunya, atau kedua-duanya sekaligus:
1. Hukum dua akad dalam satu transaksi, atau yang dikenal dengan istilah shafqatayn fi shafqah, atau bay’atayn fi bay’ah. Akad pertama adalah akad jual-beli (bay’), sedangkan akad kedua akad samsarah (pemakelaran).
2. Hukum pemakelaran atas pemakelaran, atau samsarah ‘ala samsarah. Up line atau TCO atau apalah namanya, adalah simsar (makelar), baik bagi pemilik (malik) langsung, atau tidak, yang kemudian memakelari down line di bawahnya, dan selanjutnya down line di bawahnya menjadi makelar bagi down line di bawahnya lagi.

Mengenai kasus shafqatayn fi shafqah, atau bay’atayn fi bay’ah, telah banyak dinyatakan dalam hadits Nabis Saw, antara lain, sebagai berikut:
1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa’i dan at-Tirmidzi, dari Abu Hurairah ra. Yang menyatakan:

“Nabi Saw, telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.”*1)

Dalam hal ini, asy-Syafi’i memberikan keterangan (syarh) terhadap maksud bay’atayn fi bay’ah (dua pembelian dalam satu pembelian), dengan menyatakan:

Jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.”*2)
Dalam konteks ini, maksud dari bay’atayn fi bay’ah adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan yang kedua adalah akad jual-beli rumah. Namun, masing-masing dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua transaksi tersebut include dalam satu aqad.
2. Hadits dari al-Bazzar dan Ahmad, dari Ibnu Mas’ud yang menyatakan:

“Rasululllah Saw telah melarang dua kesepakatan (aqad) dalam satu kesepakatan (aqad).”*3)

Hadits yang senada dikemukan oleh at-Thabrani dalam kitabnya, al-Awsath, dengan redaksi sebagai berikut:

“Tidaklah dihalalkan dua kesepakatan (aqad) dalam satu kesepakatan (aqad).”*4)

Maksud hadits ini sama dengan hadits yang telah dinyatakan dalam point 1 di atas. Dalam hal ini, Rasulullah Saw, dengan tegas melarang praktek dua akad (kesepakatan) dalam satu aqad (kesepakatan).

3. Hadits Ibn Majah, al-Hakim dan Ibn Hibban dari ‘Amr bin Syuyb, dari bapaknya, dari kakeknya, dengan redaksi:

“Tidak dihalalkan salaf (akad pemesanan barang) dengan jual-beli, dan tidak dihalalkan dua syarat dalam satu transaksi jual-beli.”*5)
Hadits ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya, dengan disertai contoh kasus, yaitu akad salaf, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam inden barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi, atau akad. Untuk mempertegas konteks hadits yang terakhir ini, penjelasan as-Sarakhsi —penganut mazhab Hanafi— bisa digunakan. Beliau juga menjelaskan, bahwa melakukan transaksi jual-beli dengan ijarah (kontrak jasa) dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadits tersebut.*6)
Dari dalalah yang ada, baik yang menggunakan lafadz naha (melarang), maupun lâ tahillu/yahillu (tidak dihalalkan) menunjukkan, bahwa hukum muamalah yang disebutkan dalam hadits tersebut jelas haram. Sebab, ada lafadz dengan jelas menunjukkan keharamannya, seperti lâ tahillu/yahillu. Ini mengenai dalil dan hukum yang berkaitan dengan dua transaksi dalam satu akad, serta manath hukumnya.
Mengenai akad (shafqah)-nya para ulama’ mendefinisikannya sebagai:
Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya.*7)
Maka, suatu tasharruf qawli (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), ijab (penawaran) dari pihak pertama, sedangkan qabul (penerimaan) dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar’i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. Misalnya, seorang penjual barang menyakan: “Saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta”, adalah bentuk penawaran (ijab), maka ketika si pembeli menyakan: “Saya beli rumah anda dengan harga 50 juta”, adalah penerimaan (qabul). Dampak ijab-qabul ini adalah masing-masing pihak mendapatkan hasil dari akadnya; si penjual berhak mendapatkan uang si pembeli sebesar Rp. 50 juta, sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk akad yang diperbolehkan oleh syara’.
Di samping itu, Islam telah menetapkan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara: zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat). Misalnya, akad syirkah dan jual beli adalah akad yang dilakukan terhadap zat (barang atau benda), sedangkan akad ijarah adah akad yang dilakukan terhadap jasa (manfaat). Selain terhadap dua hal ini, maka akad tersebut statusnya bathil.
Adapun praktek pemakelaran secara umum, hukumnya adalah boleh berdasarkan hadits Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani, yang menyatakan:

“Kami biasa membeli beberapa wasaq di Madinah, dan biasa menyebut diri kami dengan samasirah (bentuk plural dari simsar, makelar), kemudian Rasulullah Saw keluar menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada sebutan kami. Beliau menyatakan: ‘Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihinggapi kelalaian dan sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah’.”*8)

Hanya, yang perlu dipahami adalah fakta pemakelaran yang dinyatakan dalam hadits Rasulullah Saw sebagaimana yang dijelaskan oleh as-Sarakhsi ketika mengemukakan hadits ini adalah:

”Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli.”*9)

Ulama’ penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, al-Mutalli’, telah meyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam fiqih dikenal dengan samsarah, atau dalal tersebut, seraya menyakan:

“Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli; dikatakan: saya telah menunjukkan anda pada sesuatu —dengan difathah dal-nya, dalalat(an), dan dilalat(an), serta didahmmah dalnya, dalul(an), atau dululat(an)— jika anda menunjukkan kepadanya, yaitu jika seorang pembeli menunjukkan kepadanya, maka orang itu adalah simsar (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual), dan juga disebut dalal.”*10)

Dari batasan-batasn tentang pemakelaran di atas, bisa disimpulkan, bahwa pemakelaran itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik (malik). Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain. Karena itu, memakelari makelar atau samsarah ‘ala samsarah tidak diperbolehkan. Sebab, kedudukan makelar adalah sebagai orang tengah (mutawassith). Atau orang yang mempertemukan (muslih) dua kepentingan yang berbeda; kepentingan penjual dan pembeli. Jika dia menjadi penengah orang tengah (mutawwith al-mutawwith), maka statusnya tidak lagi sebagai penengah. Dan gugurlah kedudukannya sebagai penengah, atau makelar. Inilah fakta makelar dan pemakelaran.


Hukum Dua Akad Dan Makelar Dalam Praktek MLM

Mengenai status MLM, maka dalam hal ini perlu diklasifikasikan berdasarkan fakta masing-masing. Dilihat dari aspek shafqatayn fi shafqah, atau bay’atayn fi bay’ah, maka bisa disimpulkan:

1. Ada MLM yang membuka pendaftaran member, yang untuk itu orang yang akan menjadi member tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member —apapun istilahnya, apakah membeli posisi ataupun yang lain— disertai membeli produk. Pada waktu yang sama, dia menjadi referee (makelar) bagi perusahaan dengan cara merekrut orang, maka praktek MLM seperti ini, jelar termasuk dalam kategori hadits: shafqatayn fi shafqah, atau bay’atayn fi bay’ah. Sebab, dalam hal ini, orang tersebut telah melakukan transaksi jual-beli dengan pemakelaran secara bersama-sama dalam satu akad. Maka, praktek seperti ini jelas diharamkan sebagaimana hadits di atas.

2. Ada MLM yang membuka pendaftaran member, tanpa harus membeli produk, meski untuk itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu yang sama membership (keanggotaan) tersebut mempunyai dampak diperolehnya bonus (point), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun dari jaringan di bawahnya, maka praktek ini juga termasuk dalam kategori shafqatayn fi shafqah, atau bay’atayn fi bay’ah. Sebab, membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu. Dampaknya, ketika pada suatu hari dia membeli produk –meski pada saat mendaftar menjadi member tidak melakukan pembelian– dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang sama, ketentuan dalam membership tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan bonus, jika jaringan di bawahnya aktif, meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat bonus (point) karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi member. Dengan demikian pada saat itu ia menandatangani dua akad yaitu akad membership dan akad samsarah (pemakelaran).

3. Pada saat yang sama, MLM tersebut membuka membership tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, maka akad membership seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi, akad untuk mendapad jaminan menerima bonus, jika di kemudian hari membeli barang. Kasus ini, persis seperti orang yang mendaftar sebagai anggota asuransi, dengan membayar polis asuransi untuk mendapatkan jaminan P.T. Asuransi. Berbeda dengan orang yang membeli produk dalam jumlah tertentu, kemudian mendapatkan bonus langsung berupa kartu diskon, yang bisa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan diskon dalam pembelian selanjutnya. Sebab, dia mendapatkan kartu diskon bukan karena akad untuk mendapatkan jaminan, tetapi akad jual beli terhadap barang. Dari akad jual beli itulah, dia baru mendapatkan bonus. Dan karenanya, MLM seperti ini juga telah melanggar ketentuan akad syar’i, sehingga hukumnya tetap haram.

Ini dilihat dari aspek shafqatayn fi shafqah, atau bay’atayn fi bay’ah, yang jelas hukumnya haram. Adapun dilihat dari aspek samsarah ‘ala samsarah, maka bisa disimpulkan, semua MLM hampir dipastikan mempraktekkan samsarah ‘ala samsarah (pemakelaran terhadap pemakelaran). Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis multilevel marketing. Karena itu, dilihat dari aspek samsarah ‘ala samsarah, bisa dikatakan MLM yang ada saat ini tidak ada yang terlepas dari praktek ini. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, praktek samsarah ‘ala samsarah jelas bertentangan dengan praktek samsarah dalam Islam. Maka, dari aspek yang kedua ini, MLM yang ada saat ini, prakteknya jelas telah menyimpang dari syariat islam. Dengan demikian hukumnya haram.


Kesimpulan

Inilah fakta, dalil-dalil, pandangan ulama’ terhadap fakta dalil serta status tahqiq al-manath hukum MLM, dilihat dari aspek muamalahnya. Analisis ini berpijak kepada fakta aktivitasnya, bukan produk barangnya, yang dikembangkan dalam bisnis MLM secara umum. Jika hukum MLM dirumuskan dengan hanya melihat atau berpijak pada produknya —apakah halal ataukah haram— maka hal itu justru meninggalkan realita pokoknya, karena MLM adalah bentuk transaksi (akad) muamalah. Oleh karenanya hukum MLM harus dirumuskan dengan menganalisis keduanya, baik akad (transaksi) maupun produknya. Mengenai akad (transaksi) maupun produknya. Mengenai akad (transaksi) yang ada dalam MLM telah dijelaskan dalam paparan di atas.

Adapun dari aspek produknya, memang ada yang halal dan haram. Meski demikian, jika produk yang halal tersebut diperoleh dengan cara yang tidak syar’i, maka akadnya batil dan kepemilikannya juga tidak sah. Sebab, kepemilikan itu merupakan izin yang diberikan oleh pembuat syariat (idzn asy-syari’) untuk memanfaatkan zat atau jasa tertentu. Izin syara’ dalam kasus ini diperoleh, jika akad tersebut dilakukan secara syar’i, baik dari aspek muamalahnya, maupun barangnya.

Dengan melihat analisis di atas maka sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi dalam bisnis MLM adalah akad yang melanggar ketentuan syara’ baik dari sisi shafqatayn fi shafqah (dua akad dalam satu transaksi) atau samsarah ‘ala samsarah (pemakelaran atas pemakelaran); pada kondisi lain tidak memenuhi ketentuan akad karena yang ada adalah akad terhadap jaminan mendapat diskon dan bonus (point) dari pembelian langsung; maka MLM yang demikian hukumnya adalah haram.

Namun, jika ada MLM yang produknya halal, dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam; tidak melanggar shafqatayn fi shafqah (dua akad dalam satu transaksi) atau samsarah ‘ala samsarah (pemakelaran atas pemakelaran). Serta ketentuan hukum syara’ yang lain, maka tentu diperbolehkan. Masalahnya adakah MLM yang demikian?!


Catatan Kaki:

1. Lihat, as-Syawkani, Nayl al-Awthar, Dar al-Jil, Beirut, 1973, Juz V, hal 248.

2. Lihat, as-Syawkani, Nayl al-Awthar, Dar al-Jil, Beirut, 1973, Juz V, hal 249.

3. Lihat, al-Haytsami, Majma’ az-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid, Dar al-Kitab Al-Arabi, Beiurut, 1973, Juz IV, hal 84.

4. Lihat, al-Haytsami, Majma’ az-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid, Dar al-Kitab Al-Arabi, Beiurut, 1973, Juz IV, hal 84.

5. Lihat, al-Asqalani, Talhish al-Habir, ed. Abdullah Hasyim al Yamani, t.p., Madinah, 1964, Juz III, hal. 12.

6. As-Sarakhsi, al-Mabsuth li as-Sarakhsi, Juz XX, hal 166.

7. Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.

8. As-Sarakhsi, al-Mabsuth li as-Sarakhsi, juz XV, hal 115.

9. As-Sarakhsi, al-Mabsuth li as-Sarakhsi, juz XV, hal 116.

10. Muhammad bin Abi al-Fath, al-Muthalli’, ed. Muhammad Basyir al-Adlabi, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1981, hal. 279.

Selengkapnya...

Masa Depan Perekonomian Indonesia

MASA DEPAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Dwi Condro Triono

I. PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2004, perekonomian Indonesia telah mencatat beberapa prestasi gemilang. Prestasi yang cukup menonjol adalah nilai IHSG telah menembus angka psikologis diatas 700, yaitu 725,42 pada Senin, 5 Januari 2004. Merupakan angka tertinggi setelah Indonesia dilanda badai krisis dalam 4 tahun terakhir (Republika, 5 Januari 2004).

Prestasi lain yang cukup membanggakan adalah keberhasilannya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sepanjang tahun 2003. Sampai pertengahan September 2003, rupiah menguat 5 %, sementara sepanjang 2002 menguat sekitar 20%. Penguatan itu antara lain disebabkan oleh pelemahan dolar AS. Tingkat inflasi sampai September 2003 tercatat sebesar 6,20 %. Diperkirakan sepanjang tahun 2003 inflasi tidak lebih dari 8 %, lebih kecil dari tahun 2002 sebesar 10 % dan 2001 sebesar 12,55 % (Khudori, 2004).

Hingga September 2003, uang primer naik hanya 8,6 % atau kurang dari 2 % secara riil. Tingkat bunga SBI turun ke 8,7 % dalam minggu ketiga September 2003 dibanding 13,5 % pada tahun sebelumnya. Cadangan devisa dalam tempo yang sama naik 11 % menjadi 33,6 miliar dolar AS, atau hampir mencukupi untuk 13 kali impor 2003. Ekspor dan impor total selama 7 bulan pertama 2003 naik masing-masing 10 % dan 12 %, walaupun Agustus dibanding Juli ekspor turun 5,35 % dan impor naik 6,93 % (Khudori, 2004).

Prestasi-prestasi itulah yang membuat tim kabinet Megawati Soekarnoputri mengklaim bahwa perekonomian Indonesia telah mengalami pemulihan. Yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah: benarkah perekonomian Indonesia telah mengalami pemulihan?

II. PARADOKSAL EKONOMI

Semua indikator makro ekonomi yang telah dikemukaan di atas memang tidak ada yang menyangkal, bahwa itu semua adalah benar adanya. Akan tetapi, menilai perbaikan ekonomi hanya dari indikator makro sesungguhnya sangat menyesatkan. Semua fakta prestasi itu akan dengan mudah dipatahkan oleh fakta-fakta yang kongkret di lapangan.

Indikator-indikator di sektor riil kondisinya justru sebaliknya. Tingginya tingkat pengangguran dan warga miskin, melorotnya kapasitas industri, semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut dan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat yang semakin jatuh.

Menurut estimasi Bappenas, jumlah angkatan kerja baru tahun 2003 mencapai 2,3 juta orang. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4 %, jumlah angkatan kerja yang tertampung oleh lapangan kerja hanya 1,4 juta orang. Sisanya 700 ribu menjadi penganggur. Tambahan ini membuat angka pengangguran terbuka tahun 2003 menjadi 9,66 juta jiwa (9,38 %), awal 2004 menjadi 10,5 juta jiwa. Angka itu lebih tinggi dibanding tahun 2002 yaitu 8,96 juta atau 8,88 %. Di negara maju, angka ini sudah masuk lampu merah.

Rentang tahun 1970-1996, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan turun dari 60 % menjadi 11 %, yaitu berkurang sekitar 28 juta jiwa. Ketika krisis 1999, tingkat kemiskinan mencapai 27 %. Saat ini, dengan menggunakan indikator mereka yang berpendapatan di bawah 2 dolar AS per hari, maka tingkat kemiskinan mencapai sekitar 53 % atau sekir 110 juta jiwa. Jadi, tingkat kemiskinan kita masih jauh, bahkan lebih besar dibandingkan sebelum krisis.

Anomali perekonomian Indonesia juga tampak dari merosotnya indeks kapasitas industri terpakai (IKIT). Pada Oktober 2002, IKIT sebear 51 %, namun Januari 2003 tinggal 41 %. Indeks jumlah produksi industri besar dan sedang juga merosot dari 109,2 tahun 2000 menjadi 100,3 tahun 2002. Hal itu aneh, mengingat konsumsi terus meningkat. Hal itu justru menunjukkan bahwa pasar domestik telah diserbu produk impor.

Hal itu masih ditambah lagi dengan barisan industri dan produk tekstil yang bangkrut, terpuruknya kesejahteraan jutaan rumah tangga petani dan gejala deindustrialisasi dan stagnasi penanaman modal (asing maupun dalam negeri), semakin memperkuat bahwa perekonomian Indonesia sesungguhnya masih bergerak dalam lumpur (Khudori, 2004).

Dari kacamata distribusi pendapatan, sesungguhnya sepanjang 6 tahun krisis, bangun piramida ekonomi Indonesia tidak berubah. Di puncak piramida yang menguasai mayoritas kue ekonomi nasional dihuni hanya segelintir manusia. Di dasar piramida, yang kuenya kecil diperebutkan ratusan juta orang.

Bangunan piramida yang njomplang selama ORBA justru kini semakin dalam. Pada tahun 1998, jumlah seluruh perusahaan di Indonesia mencapai 36.816.409 buah. Yang berskala besar berjumlah 1.831 atau 0,01 %, tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 40 %. Sementara yang 99,99 % memberi andil PDB hanya sebesar 60 %.

Ketimpangan juga terjadi dalam andil keduanya untuk memberikan lapangan kerja. Perusahaan kecil menengah menyerap 99,44 % dari seluruh lapangan kerja, sisanya adalah andil perusahaan besar. Padahal, perusahaan besar menyumbang Rp. 238 miliar PDB setiap tahunnya. Perusahaan kecil menengah rata-rata menyumbang Rp. 17 juta per tahunnya. Dengan kata lain, perusahaan besar menyumbang 14.000 kali lipat dari perusahaan kecil menengah terhadap PDB. Karena pembentukan PDB juga mencerinkan pendapatan rata-rata, maka ketimpangan pendapatan rata-rata perusahaan besar dan kecil menengah juga seperti itu (Kwik Kian Gie, 2003).

Indikator lain dari ketimpangan distribusi pendapatan adalah, volume deposito dengan nilai terkecil Rp. 5 miliar meliputi 95 % dari total deposito yang terimpan di perbankan Indonesia. Artinya, jika nilai terkecil diturunkan menjadi Rp. 1 miliar, maka volumenya secara keseluruhan bisa mencapai 99 % dari total deposito (Baswir, 2003). Pertanyannya, berapa banyak rakyat Indonesia yang memiliki deposito di atas Rp. 1 miliar? Mayoritas rakyat Indonesia rasanya sangat sulit untuk memiliki tabungan.

Secara agregat, ketimpangan juga terjadi antar wilayah, antara pusat dan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimaksudkan untuk mengoreksi sentralisasi ekonomi, praktis tidak merubah sedikitpun perimbangan distribusi penerimaan negara di Indonesia. Pusat tetap memungut 95 %, sedangkan PAD seluruh Indonesia tetap hanya 5 %. Otonomi hanya mengubah sedikit wajah sisi belanja. Sebelum otonomi, pusat membelanjakan 78 %, kini masih 70 %. Jakarta baru berganti nama, tetapi kelakuannya masih seperti Batavia.

Di bidang perbankan, setelah 5 tahun dalam supervisi BPPN dan BI, bank-bank di Indonesia masih sakit. Perbankan yang telah disuntik obligasi rekapitalisasi senilai Rp. 650 triliun, ditambah BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun belum menampakkan hasilnya.

Dari sekitar Rp. 850 triliun dana masyarakat yang dihimpun perbankan, hanya 48 % yang disalurkan kembali sebagai kredit. Sisanya menumpuk di BI dalam bentuk SBI dan obligasi rekapitalisasi yang bunganya dibayar (disubsidi) oleh APBN. Pada tahun 2004, subsidi bunga obligasi rekapitalisasi mencapai 48 triliun. Kwik Kian Gie (2003) pernah menghitung, jika obligasi rekapitalisasi itu ditarik dari bank, 10 bank besar (Mandiri,BNI, BRI, Danamon, BTN, BII, Permata, Lippo, Niaga dan BCA) akan rugi Rp. 37,6 triliun. Apalagi bank pemerintah itu sangat mudah dibobol maling.

Kinerja BPPN menjelang penutupan pada Februari 2004, sangat buruk. Tingkat pengembalian (recovery rate) aset sebesar 28 %. Keseluruhan setoran hingga 2004 diperkirakan senilai Rp. 165 triliun dari keseluruhan aset yang dikelola BPPN sebesar Rp. 590 triliun. Jika setoran itu dikurangi biaya yang dikeluarkan negara untuk pembayaran kembali pokok dan bunga obligasi rekapitalisasi dan ongkos operasional BPPN yang supermewah ditambah time value of money, nilainya paling tinggi hanya 5 %. Berarti nilai itu terendah dibanding kinerja badan sejenis di negara lain (Basri, 2003).

Dalam kebijakan privatisasi, restrukturisasi, konsolidasi dan governansi korporat juga bukan untuk memperbaiki kinerja BUMN dan meningkatkan nilai tambah, tetapi lebih sering didorong oleh motif mobilisasi dana sebesar-besarnya untuk kebutuhan pragmatis menutup defisit APBN. Bahkan, kebijakan tersebut seringkali terkait dengan kepentingan dari oknum pejabat publik untuk menumpuk dana pribadi dan politik.

III. WAJAH EKONOMI INDONESIA

Dengan demikian, pasca krisis moneter, memasuki apa yang digembar-gemborkan sebagai era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan boleh dikatakan semakin buruk kinerjanya dan semakin tidak jelas arahnya. Walau demikian, jika kita mau menilai secara cermat atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, ditambah lagi dengan berkhidmat sepenuhnya kepada garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, sebenarnya arah perekonomian Indonesia dapat dikatakan benar-benar sedang bergerak menuju liberalisasi ekonomi secara telanjang. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu (Triono, 2001):

1. Dihapuskannya subsidi dari pemerintah. Dengan dihapuskannya subsidi tersebut, hal itu berarti harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya penentuan harga tersebut diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

2. Penentuan nilai kurs rupiah dilakukan secara mengambang bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah harus dilakukan secara mengambang bebas, tidak boleh dilakukan dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.

3. Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan pemerintah akan asset-asset ekonomi (industri). Dengan semakin besarnya porsi privatisasi terhadap BUMN kepada pihak swasta, baik nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia bergerak menuju ke arah ekonomi yang semakin liberal.

4. Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan kesediaannya untuk ikut menandatangani perjanjian GATT, semakin memperjelas komitmen Indonesia dalam memasuki era globalisasi ekonomi dunia, yang merupakan kata lain dari libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.

IV. MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA

Apabila indikator-indikator tersebut benar, maka Indonesia benar-benar akan memasuki kancah perekonomian yang sangat membahayakan. Dapat diprediksikan Indonesia tidak akan mampu bertahan lama menghadapi percaturan ekonomi global yang sangat liberal. Sangat dikhawatirkan perekonomian Indonesia malah semakin hancur tidak mampu menahan gelombang serangan ekonomi dunia secara bertubi-tubi. Mengapa hal itu akan dapat terjadi? Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan dihadapkan pada tantangan ekonomi dunia yang memiliki hambatan secara berlapis-lapis, yaitu:

1. Lapis pertama

Memasuki perekonomian global yang bebas, ibarat masukkan seorang petinju dalam sebuah ring tinju untuk menghadapi berbagai jenis musuh tanpa ada batasan kelas. Petinju kelas ‘nyamuk’ akan bebas untuk berhadapan dengan petinju kelas berat atau bahkan super berat. Begitulah yang akan terjadi. Industri-industri Indonesia yang baru punya pengalaman seumur jagung harus bersaing secara bebas dengan berbagai produk dari industri-industri raksasa Amerika, Eropa maupun Jepang yang siap untuk membanjiri pasaran Indonesia. Produk-produk yang mempunyai kualitas sangat tinggi dengan harga yang sangat murah karena dihasilkan dari industri yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun, dengan peralatan yang super canggih serta dengan tingkat efisiensi yang mendekati sempurna. Jangankan untuk bersaing di arena internasional, untuk bisa bertahan di dalam negeripun akan sangat berat.

2. Lapis kedua

Untuk menyelamatkan sekaligus memenangkan pertarungan globalnya, negara-negara adidaya ekonomi telah menyiapkan seperangkat persyaratan bagi industri-industri yang ingin memasuki pasar global, terutama untuk ‘memproteksi’ barang maupun jasa yang akan memasuki negara-negara mereka. Mereka akan mencegatnya dengan berbagai persyaratan yang mereka sebut sebagai sertifikat ISO 9000, ISO 14000 dsb. Untuk dapat memperoleh sertifikat tersebut, telah ditentukan persyaratan standar mutu maupun standar manajemen yang sangat berat, dengan prosedur untuk mendapatkannya ke negara mereka yang prosesnya tidak sederhana, serta biaya untuk memperolehnya yang tidak murah. Sesuatu yang masih terlalu jauh diangan-angan bagi industri-industri Indonesia yang kebanyakan adalah industri kelas ‘tempe’.

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan di negeri mereka yang begitu mudahnya memasarkan produknya di negeri mereka sendiri tanpa harus bersusah payah menggunakan sertifikat tersebut. Sedangkan untuk dipasarkan di negeri kita, tentunya dengan atau tanpa sertifikat tersebut, produk mereka akan dengan leluasa dapat memasuki pasar kita, mengingat kondisi rakyat kita yang tidak pernah peduli dengan sebuah sertifikat untuk mengkonsumsi suatu produk. Yang penting bagi rakyat kita, asal itu buatan luar negeri pasti bagus dan lebih bagus dari buatan dalam negeri.

3. Lapis ketiga

Kita akan dihadapkan pada ketentuan adanya hak paten atas suatu produk ataupun hak intelektual atas suatu temuan ilmiah. Adanya ketentuan yang telah mereka tetapkan dengan berbagai perangkat hukum yang telah menaungi, terutama adanya sangsi denda (perdata) maupun pidana yang sangat berat bagi pelanggarnya, akan semakin membuat ciut bagi nyali kita untuk dapat berkiprah dalam arena pasar global. Para pengusaha maupun ilmuwan barat yang sedemikian rakus dan agresifnya untuk berlomba-lomba mematenkan berbagai produk maupun temuan, baik yang ditemukan sendiri maupun produk-produk khas dari bebagai belahan di dunia ini, akan membuat semakin sempitnya arena persaingan global tersebut.

Khabarnya berbagai produk khas Indonesia sudah banyak yang dipatenkan oleh ilmuwan termasuk pengusaha di Jepang maupun Amerika, seperti produk tempe. Jika aturan itu benar-benar secara ketat mulai diterapkan, maka pengusaha tempe Indonesia jangankan untuk memasuki pasar ekspor global, untuk memproduksi tempe untuk pasar domestikpun tidak dapat dilakukan, kecuali harus dengan seijin dan dengan membayar sejumlah royalty kepada pihak yang telah mematenkan produk tempe tersebut. Jika ijin dan royalty tidak diindahkan, maka denda yang sangat besar akan dapat menimpa pengusaha tempe Indonesia.

4. Lapis keempat.

Adanya potensi ketidakstabilan dari nilai mata uang rupiah, akibat sistem kurs mata uang bebas. Nilai mata uang rupiah yang hanya disandarkan pada mata uang asing, khususnya Dollar AS, sangat rentan terhadap goncangan, baik dalam skala nasional maupun global, baik berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun non ekonomi. Nilai mata uang yang mudah berubah tersebut akan sangat berpengaruh terhadap segala proses transaksi perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Jika volume ekspor kita bagus dan tengah mengalami peningkatan, secara cepat akan mudah anjlok bersamaan dengan merosotnya nilai mata uang Dolar AS, demikian juga sebaliknya. Jika kebutuhan industri dalam negeri kita sangat tergantung pada komponen impor, maka secara mendadak industri kita bisa langsung gulung tikar, apabila secara tiba-tiba nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Demikian seterusnya.

Dengan tidak stabilnya nilai mata uang, maka dalam era kompetisi global yang sangat liberal ini, bukan tidak mungkin “permainan” nilai kurs mata uang dapat digunakan sebagai senjata yang kasad mata untuk menhancurkan industri-industri lawan yang dianggap akan menjadi pesaing yang membahayakan. Terlebih lagi nilai mata uang rupiah yang sangat lemah dan sangat rentan terhadap goncangan dibanding mata uang lainnya di dunia ini.

5. Lapis kelima

Besarnya beban hutang luar negeri Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai 165 miliar US Dollar, atau setara dengan 1.650 Triliun rupiah (dengan asumsi kurs 10.000 rupiah per US Dollar) akan senantiasa membebani APBN Indonesia.Padahal kewajiban untuk membayar cicilan hutang luar negeri tersebut akan kembali kepada rakyat Indonesia sendiri. Untuk dapat selalu menutup cicilan hutang ditambah bunganya, pemasukan yang senantiasa menjadi andalan APBN adalah dari sektor pajak. Jika individu, perusahaan maupun industri-industri yang ada di negeri ini senantiasa terbebani pajak yang senantiasa meninggi, maka itu berarti akan menimbulkan ekonomi beaya tinggi (high cost economic). Keadaan itu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan industri dalam negeri untuk mampu berkompetisi secara bebas dalam kancah ekonomi pasar bebas yang telah mengglobal ini, yang sangat menuntut efifisiensi dan efektifitas yang tinggi untuk dapat memenangkannya.

V. SOLUSI KE DEPAN

Berbicara solusi, perbincangan yang paling santer menjelang pemilu 2004 di Indonesia ini selalu di muarakan kepada keinginan kuat akan terjadinya pergantian rejim atau kepemimpinan politik di Indonesia. Logika itu tentunya muncul akibat adanya anggapan bahwa sumber segala kebobrokan ekonomi Indonesia adalah akibat buruknya perilaku pemimpin negeri ini dalam menjalankan amanahnya. Anggapan ini memang tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, bila indikator-indikator yang telah dipaparkan di atas benar-benar dicermati, maka kerusakan ekonomi Indonesia sesungguhnya lebih berat dibanding sekedar persoalan manusianya. Kerusakan yanng lebih parah tersebut tidak lain adalah telah terseretnya perekonomian Indonesia ke arah ekonomi liberal yang telah semakin mengglobal. Sehingga nyaris Indonesia sudah tidak memiliki identitas perekonomian yang jelas, mandiri dan berdaulat.

Dengan demikian solusi yang lebih mendasar yang dibutuhkan oleh negara ini adalah adanya keberanian untuk mendesain ulang tata perekonomian yang akan dianut dan diejawantahkan di negeri ini. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah: memilih dan menerapkan sistem ekonomi Islam. Insya Allah membawa rahmah. Mari kita diskusikan!

Selengkapnya...

Pandangan hidup dan tugas mahasiswa muslim

PANDANGAN HIDUP DAN
TUGAS MAHASISWA MUSLIM
Oleh : Sigit Purnawan Jati, S.Si

Pengantar
Manusia harus mempunyai pandangan hidup. Sebab, adanya pandangan hidup menunjukkan adanya proses berpikir, mengingat pandangan hidup itu diperoleh melalui jalan berpikir. Dengan kata lain, orang yang tidak punya pandangan hidup berarti tidak menggunakan akalnya. Dia telah kehilangan ciri utama kemanusiaannya dan anjlok derajatnya menjadi setara dengan binatang. Maka dia tak ubahnya seperti binatang yang tidak berakal, yang hidup hanya memperturutkan hawa nafsunya untuk memuaskan naluri dan tuntutan kebutuhan jasmaninya. Manusia seperti ini akan menjalani kehidupannya tanpa arah dan sikap yang jelas. Allah SWT berfirman :

“Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya ? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).” (QS Al Furqan : 43-44)

Namun demikian, bukan berarti orang yang mempunyai pandangan hidup otomatis akan menjalani kehidupan dengan benar. Sebab pandangan hidup itu ada yang benar dan ada yang salah. Bisa saja seseorang mempunyai pandangan hidup, tetapi pandangan hidup sekuler yang cenderung memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan. Tentu saja orang seperti ini bukanlah orang yang hidup dengan benar, melainkan orang yang sesat, karena ide sekulerisme adalah ide kufur yang sangat bertentangan dengan Islam.
Dengan demikian, jelas bahwa manusia memang harus mempunyai pandangan hidup, akan tetapi bukan sembarang pandangan hidup. Pandangan hidup yang dimiliki harus berupa pandangan hidup yang benar.
Bagi seorang muslim, pandangan hidup yang benar hanyalah pandangan hidup Islam semata, karena agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam saja. Agama-agama selain Islam seperti Yahudi dan Nashrani adalah agama kafir, sebagaimana ideologi-ideologi selain Islam seperti Kapitalisme dan Sosialisme adalah ideologi kafir. Semua agama dan ideologi selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT :

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS Ali ‘Imran : 19)

“Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali ‘Imran : 185)

Seorang muslim wajib berpandangan hidup Islam, yaitu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Islam. Kewajiban ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika suatu saat terjadi gerhana matahari yang bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, putera Rasulullah. Saat itu orang-orang mengatakan bahwa gerhana matahari terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka berkatalah Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang.” (An Nabhani, 1963)

Dengan sabdanya itu, Rasulullah SAW telah membimbing cara pandang shahabat terhadap suatu fakta, yaitu menjadikan Islam sebagai standar berpikir untuk menilai segala sesuatu fakta. Rasulullah SAW telah mengarahkan pemikiran para shahabat untuk memandang bulan dan matahari serta segala sifat-sifatnya –seperti terjadinya gerhana pada keduanya—sebagai tanda keberadaan dan kekuasaan Allah, bukan sebagai benda yang dipengaruhi atau mempengaruhi perjalanan nasib seseorang. Dengan kata lain, Rasulullah SAW telah menunjukkan cara memandang fakta (gerhana matahari) menurut sudut pandang Islam, sesuai firman Allah SWT :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang berakal" (QS Ali ‘Imran : 190).

Pandangan hidup Islam ini wajib dipahami oleh seorang muslim, lalu direalisasikan secara konkret dalam bentuk berbagai amal shalih dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan pandangan hidup Islam, insya Allah seorang muslim akan dapat menjalani kehidupan secara sahih, yakni dapat memahami realitas kehidupan dengan perspektif yang benar, dapat bersikap dan bertindak secara tepat, serta tidak tertipu dengan ide-ide kufur yang merajalela di masyarakat dan tidak larut ke dalam realitas buruk yang tengah mencengkeram masyarakat.

Makna Pandangan Hidup
Pandangan hidup adalah cara pandang terhadap kehidupan menurut sudut pandang tertentu. Yang dimaksud dengan “cara pandang”, adalah perspektif tertentu atau semacam “kacamata” tertentu yang dipakai untuk memandang realitas. Adapun “kehidupan” yang menjadi sasaran penilaian dari cara pandang itu, adalah segala sesuatu fakta yang ada dalam kehidupan, baik itu berupa sesuatu yang bersifat materi-empirik (al waqi’ al mahsus) –yaitu meliputi perbuatan manusia (af’al) dan segala benda yang dimanfaatkan manusia (asy-ya’)—maupun berupa sesuatu yang bersifat pemikiran, seperti ideologi, paham, dan sebagainya.
Karena pandangan hidup itu berupa sudut pandang tertentu, maka dengan sendirinya satu fakta yang sama mungkin saja akan dinilai secara berbeda sesuai perbedaan sudut pandang yang dipakai. Orang Islam tentu akan menolak mengkonsumsi daging babi, karena sudut pandang yang dipakainya adalah hukum syara’, yang menyatakan keharaman daging babi. Tapi bagi orang non-Islam, makan babi bukanlah masalah, karena sudut pandang yang dipakai adalah aspek kemanfaatan (utility). Orang Islam pasti tidak akan setuju seks di luar nikah, karena dalam pandangannya, itu adalah zina yang jelas-jelas haram. Tapi bagi kaum sekuler yang liberal, kebebasan seks sah-sah saja karena dia telah menerima kebebasan (freedom/liberalism) sebagai standar penilaian perbuatan manusia. Bagi seorang muslim, ide demokrasi adalah ide kafir, karena demokrasi ide dasarnya adalah kedaulatan di tangan rakyat, atau dengan kata lain, hak membuat hukum adalah di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan. Sedang bagi kaum sekuler, demokrasi sama sekali bukan ide keliru, karena dia memandang bahwa peran Tuhan memang hanya dalam hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan, sementara membuat hukum untuk mengatur kehidupan, menjadi hak manusia.
Bagaimana bentuk konkret dari pandangan hidup itu dan bagaimanakah sebuah pemikiran dapat menjadi pandangan hidup seseorang, atau dengan kata lain, bagaimana cara penanaman pandangan hidup pada jiwa seseorang ?
Bentuk konkret dari pandangan hidup adalah pemikiran-pemikiran tentang kehidupan yang telah menjadi persepsi (mafahim) bagi penganutnya. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang telah mengalami 2 (dua) proses : Pertama, adanya pemahaman terhadap fakta suatu pemikiran (idrak waqi’ al fikrah).
Kedua, adanya pembenaran (tashdiq) terhadap pemikiran tersebut (at tashdiq bi al fikrah) (An Nabhani, 1963).
Bila suatu pemikiran hanya dimengerti faktanya, tetapi tidak dibenarkan (tidak dianggap benar), maka ia hanya akan menjadi pengetahuan / informasi (ma’lumat) yang selanjutnya tidak akan memberikan dampak apa pun terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lain halnya kalau setelah suatu pemikiran dimengerti faktanya lalu dibenarkan, maka pemikiran itu akan menjadi persepsi yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Misalnya, seorang orientalis non-muslim yang mempelajari hukum-hukum Islam (misalnya hukum sholat), tentu tidak akan menjadikan hukum-hukum Islam itu sebagai persepsinya, karena dia hanya akan mencoba mengerti bagaimana hukum-hukum Islam itu, tanpa melakukan pembenaran terhadapnya. Jadi bagi orientalis ini, hukum-hukum Islam hanya menjadi pengetahuan, bukan persepsi. Dia tetap akan pergi ke gereja, bukan ke masjid.
Lain cerita kalau yang mempelajari hukum Islam itu adalah seorang santri. Hukum-hukum Islam yang dikajinya bukan sekedar pengetahuan baginya, tetapi juga menjadi persepsinya. Setelah dia mempelajari hukum seputar sholat, misalnya, dia akan benar-benar mempraktikkannya, bukan sekedar dihafalkan. Ini dapat terjadi jika dia memberikan pembenaran terhadap hukum Islam yang dikajinya, setelah dia mengerti fakta hukum Islam itu..
Dengan demikian, jelas bahwa pandangan hidup bentuk konkretnya adalah berupa persepsi-persepsi (mafahim), yaitu pemikiran yang telah dijangkau faktanya dan dibenarkan oleh hati. Jelas pula bahwa cara penanaman pandangan hidup adalah dengan memahami fakta suatu pemikiran apa adanya, kemudian melakukan proses pembenaran terhadap pemikiran tersebut.
Bagaimana proses pembenaran dapat terjadi ? Proses pembenaran oleh hati akan terjadi, manakala akal telah mendapatkan dan menerima dalil-dalil (argumentasi-argumentasi) yang mendasari suatu pemikiran. Proses pembenaran yang tidak didasarkan pada pemahaman dalil / argumentasi, hakikatnya adalah pembenaran yang semu atau pembenaran yang tidak mantap. Pemikiran yang hanya disertai dengan pembenaran semu ini, tidak akan kokoh tertancap dalam jiwa seseorang dan sangat mudah diguncang atau dicabut untuk digantikan dengan pemikiran-pemikiran lain.

Pandangan Hidup Islam dan Aqidah Islamiyah
Pandangan hidup muslim adalah pandangan hidup Islam, yaitu cara pandang terhadap kehidupan menurut sudut pandang Islam. Pandangan hidup ini bentuk konkretnya adalah persepsi-persepsi Islam yang berupa pemikiran-pemikiran (afkar) dan hukum-hukum (ahkam) Islam, yang terlahir dari Aqidah Islamiyah. Disebut “terlahir dari Aqidah Islamiyah”, maksudnya adalah terlahir dari wahyu Allah berupa Al Qur`an dan As Sunnah, dimana masalah wahyu merupakan satu masalah dalam Aqidah Islamiyah. Dengan kata lain, jika suatu pemikiran atau hukum bersumberkan Al Qur`an dan As Sunnah, berarti pemikiran atau hukum itu dikatakan telah lahir atau terpancar dari Aqidah Islamiyah.
Ini adalah hubungan antara pandangan hidup Islam dengan Aqidah Islamiyah secara konseptual. Paralel dengan hubungan ini, secara faktual ada pula hubungan konkret dalam diri seorang muslim antara pandangan hidup Islam dengan Aqidah Islamiyah yang diyakininya. Keterikatan seorang muslim dengan pandangan hidup Islam tergantung pada kualitas pemahamannya terhadap Aqidah Islamiyah. Muslim yang memahami Aqidah Islamiyah dengan benar, cenderung akan kuat berpegang teguh dengan pandangan hidup Islam. Sementara muslim yang memahami Aqidah Islamiyah secara tidak benar, cenderung tidak berpegang teguh dengan pandangan hidup Islam. Mereka yang menerima Aqidah Islamiyah secara taqlid, atau yang mencampur-adukkan aqidahnya dengan paham-paham batil atau filsafat-filsafat kafir, cenderung meremehkan hukum-hukum Islam. Orang-orang Jawa abangan yang pikirannya campur baur antara ajaran kejawen dengan ajaran Islam, misalnya, seringkali enggan mengerjakan sholat. Ini berbeda dengan kalangan santri yang lebih baik pemahamannya terhadap Aqidah Islamiyah. Mereka sholat dengan taat.
Karena itu, Aqidah Islamiyah wajib dipahami dengan benar. Yaitu dengan menjadikan Aqidah Islamiyah itu sebagai persepsi (mafahim) bukan sekedar pengetahuan (ma’lumat). Prosesnya sama persis dengan proses mengubah pemikiran menjadi persepsi seperti telah diterangkan sebelumnya.
Jadi, Aqidah Islamiyah ini wajib dipahami secara akli, yakni melalui proses berpikir yang mendalam terhadap dalil-dalilnya. Setelah itu, wajib terjadi proses pembenaran secara pasti (tashdiq jazim) terhadap Aqidah Islamiyah yang telah dikaji, agar aqidah ini menjadi persepsi (mafhum), bukan semata pengetahuan (ma’lumat).
Aqidah yang demikian, akan efektif dan fungsional sebagai dasar pandangan hidup. Tanpa proses pemahaman akli (al idrak) dan pembenaran (tashdiq) ini, Aqidah Islamiyah hanya akan menjadi pengetahuan belaka yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap cara pandang dan perilaku seorang muslim.
Misalnya, keimanan bahwa “Muhammad adalah Rasulullah / utusan Allah” haruslah diperoleh secara akli, dengan menelusuri dalil akli yang mendasarinya, yaitu keberadaan mu’jizat Al Qur`an yang dibawanya. Mu’jizat merupakan bukti kenabian seseorang. Jika tak ada seorang pun yang dapat membuat semisal Al Qur`an, berarti benar Al Qur`an itu dari Allah. Benar bahwa Al Qur`an itu mu’jizat. Tidak ada yang membawa mu’jizat selain nabi. Berarti Muhammad itu adalah nabi dan rasul.
Jadi keimanan kepada kenabian Muhamad di sini lahir dari proses penalaran yang sahih, tidak diperoleh secara taklid buta, misalnya dengan berpikir bahwa pokoknya Muhammad itu Nabi. Titik. Dalil “pokoknya” bukan cara berpikir yang benar.
Keimanan yang mantap akan kenabian Muhammad ini --yang muncul karena proses berpikir—akan membuat seorang muslim merasa mantap pula menerima apa saja risalah Islam dari Rasulullah SAW, walaupun itu tidak sesuai dengan selera atau kepentingan pribadinya. Di antara risalah itu adalah firman Allah SWT :

“Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah itu. Dan apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS Al Hasyr : 7)

Dari sinilah, seorang muslim akan menerima dan melaksanakan dengan ridha apa saja hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan menerima kewajiban shaum sebagaimana dia menerima kewajiban jihad, akan menerima kewajiban zakat sebagai dia menerima kewajiban potong tangan bagi pencuri, akan menerima kewajiban menegakkan sholat sebagaimana dia menerima kewajiban menegakkan Khilafah Islamiyah (Negara Islam).
Dari sini pula, seorang muslim akan dengan mantap menolak (mengingkari) segala macam pandangan hidup yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jika “apa saja” yang dibawa oleh Nabi harus kita terima, maka kebalikannya (mafhum mukhalafah), “apa saja” yang tidak dibawa oleh Nabi SAW, maka harus kita tolak, tidak boleh kita terima.
Maka seorang muslim akan menolak agama Yahudi sebagaimana dia menolak ideologi Sosialisme-Komunisme. Dia pun akan menolak agama Kristen sebagaimana dia menolak ideologi Kapitalisme-Demokrasi. Semua ideologi dan paham kafir ini wajib ditolak karena tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Tugas Mahasiswa Muslim
Pandangan hidup muslim antara lain terwujud secara konkret dalam bentuk berbagai tugas (kewajiban) yang harus dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas-tugas itu hakikatnya adalah hukum-hukum syara’ yang diambil dari nash-nash syara’, yang berkaitan dengan kenyataan sehari-hari yang dijumpai dalam berbagai interaksi yang dilakukan seorang muslim.
Memahami hukum syara’ yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, adalah fardhu ‘ain bagi seorang muslim. Adapun mempelajari hukum syara’ yang tidak berkaitan dengan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, adalah fardhu kifayah. (An Nabhani, 1953). Seorang petani harus memahami hukum-hukum syara’ tentang tanah, tentang penyewaan lahan, tentang musaqat, dan sebagainya. Seorang dokter wajib memahami hukum syara’ tentang berobat, bedah mayat, abortus, cangkok organ tubuh, kondisi darurat, definisi hidup dan mati, dan sebagainya. Seorang tentara harus memahami hukum tentang jihad, tawanan, perdamaian, perjanjian, harta rampasan perang, dan seterusnya.
Demikian pula seorang mahasiswa, dia harus memahami hukum syara’ yang berkaitan dengan kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa. Disamping itu, seorang mahasiswa muslim adalah seorang muslim, maka dia harus memahami kewajibannya yang utama dalam kedudukannya sebagai muslim.
Atas dasar itu, bagi seorang mahasiswa muslim, tugas utama yang wajib diembannya setidaknya ada 3 (tiga) :
Pertama, menuntut ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas ini berkaitan dengan posisinya sebagai mahasiswa yang aktivitas utamanya sehari-hari adalah belajar.
Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim.” (HR Abu Dawud).

Lafazh “al ‘ilmu” di atas bersifat umum, meliputi ilmu-ilmu syar’i, seperti ulumul Qur`an, ulumul hadits, ushul fiqih, maupun ilmu-ilmu non syar’i, seperti ilmu alam dan ilmu-ilmu keprofesionalan lainnya yang dipelajari di berbagai lembaga pendidikan, yang wajib ada demi berputarnya roda kehidupan.
Jelaslah, sebagai mahasiswa, maka tugasnya yang utama adalah belajar dalam rangka meraih ilmu sebagai bekal hidup. Hendaklah tugas ini dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan manfaat dunia dan akhirat setinggi-tingginya.
Kedua, mengkaji Tsaqofah Islamiyah (ilmu-ilmu keislaman). Tugas ini berkaitan dengan posisinya sebagai seorang muslim yang wajib mempunyai pandangan hidup Islam. Tanpa kajian Tsaqofah Islamiyah yang mendalam, sulit dibayangkan seorang muslim akan mempunyai pandangan hidup Islami; sulit pula dibayangkan dia akan dapat berpikir secara Islami dan berperilaku secara Islami.
Tsaqofah Islamiyah adalah berbagai pengetahuan keislaman yang dasar pembahasannya adalah Aqidah Islamiyah. Di antaranya adalah pembahasan Aqidah Islamiyah, ilmu tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab, dan sebagainya.
Tugas kedua ini tak kalah pentingnya dengan tugas pertama.Sebab tugas kedua ini sebenarnya sebenarnya adalah tugas dasar seorang muslim, baik mahasiswa atau bukan. Setiap muslim wajib mempunyai pengetahuan keislaman yang memadai agar dapat menjalani hidup dengan benar sesuai Islam. Jadi, jika tugas pertama di atas tujuannya adalah : saya dapat hidup, maka tugas kedua ini tujuannya adalah : saya dapat hidup dengan benar. Camkan ini !
Ketiga, mengemban dakwah Islamiyah. Tugas ini berkaitan dengan posisinya sebagai seorang muslim sebagai bagian dari keseluruhan umat Islam. Dia harus mempunyai kepedulian terhadap keadaan umat dan harus berjuang untuk mengubah keadaan umat menuju keadaan yang lebih baik.
Mahasiswa muslim harus sadar bahwa ia adalah bagian dari umat Islam seluruh dunia. Dia tak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, sebab sikap egois seperti ini sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang menghendaki adanya kepedulian kepada manusia lain. Nabi SAW bersabda :

“Barangsiapa pada pagi hari tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka.” (HR. Al Hakim)

Di samping itu, Islam telah menuntut setiap muslim untuk melakukan upaya perubahan (taghyir) bila dia melihat suatu penyimpangan atau kemungkaran. Tidak boleh dia hanya berdiam diri atau berpangku tangan, apalagi pasrah dan menyerah.
Nabi SAW bersabda :

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya (dengan kekuatan fisik). Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya (dengan perkataan). Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya (tidak ridha / tidak setuju). Dan itulah selemah-lemah iman.” (HR Muslim).

Karena itu, mahasiswa muslim wajib ikut turut memikul tanggung jawab perubahan ini yang terwujud dalam bentuk aktivitas mengemban dakwah Islam, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau mengemban dakwah Islam sebagai upaya untuk mengubah masyarakat Jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah.
Saat ini, upaya perubahan seperti ini harus pula dilakukan, karena saat ini pun kita hidup dalam sebuah masyarakat yang tidak Islami, yakni masyarakat sekuler yang memisahkan urusan kehidupan dengan agama. Kita wajib mendobrak dan merombak total masyarakat sekuler saat ini menuju masyarakat Islam yang menerapkan Islam secara keseluruhan tanpa kompromi.
Karenanya, tidak pantas seorang mahasiswa muslim berdiam diri menyaksikan kekafiran dan kemaksiatan menggila di seantero jagat. Tidak pantas mahasiswa muslim diam saja menyaksikan ideologi kapitalisme yang kafir menguasai dunia. Nabi SAW mencela orang yang hanya berpangku tangan dan diam sebagai syaitan yang bisu. Sekali lagi, syaitan yang bisu. Sudah syaitan, bisu lagi ! Na’uzhu billah min dzalik !
Nabi SAW bersabda :

“Orang yang berdiam diri dari kebenaran (tidak mau mengingatkan / melakukan upaya perubahan), adalah seperti syaitan yang bisu.” (HR. Al Hakim)

Dikaitkan dengan tugas kedua, maka tugas ketiga ini akan mempunyai benang merah sebagai berikut : jika tugas kedua tujuannya adalah : saya dapat hidup dengan benar, maka tugas ketiga ini tujuannya adalah : saya dan saudara-saudara saya umat Islam dapat hidup dengan benar. Camkan pula ini !

Penutup
Mahasiswa muslim yang berpandangan hidup Islam adalah generasi harapan umat. Di pundak merekalah –bersama lapisan umat yang lain— terpikul tanggung jawab perubahan masyarakat menuju masyarakat yang diridhai Allah.
Bukan saatnya lagi bersikap kekanak-kanakan dengan bersikap egois hanya memperhatikan diri sendiri, sementara umat Islam dibiarkan begitu saja terseok-seok hidup nelangsa dan hina dina di bawah hegemoni ideologi kapitalisme yang kafir.
Tugas-tugas berat namun mulia menunggu di depan. Mari singsingkan lengan baju dan berbenah diri menyongsong kejayaan Islam ! [ ]
Selengkapnya...

Pemilu Dan Perubahan Masyarakat

Pemilu Dan Perubahan Masyarakat

Oleh: M. Riyan Syababy

Pemilu 2004 telah usai. Pesta demokrasi yang menelan biaya sangat mahal itu telah selesai. Akankah perhelatan itu menghasilkan sebuah perubahan yang mendasar sebagaimana diimpikan sebagian masyarakat? Ataukah justru tidak ada perubahan signifikan yang dihasilkan karena Pemilu itu sendiri oleh pihak-pihak yang berkuasa memang tidak didesain bagi perubahan yang mendasar, dengan kata lain, sekadar tambal sulam? Tulisan ini berusaha menelusuri hakikat perubahan masyarakat dan bagaimana memposisikan Pemilu dalam konteks perubahan masyarakat yang mendasar.

Memahami Persoalan Masyarakat

Berbicara tentang transformasi (perubahan) masyarakat, paling tidak terdapat tiga perkara penting yang harus diamati: Pertama, bagaimana bentuk persoalan pada masyarakat tersebut. Kedua, bagaimana bentuk perubahan yang dikehendaki. Ketiga, bagaimana bentuk aksi yang dilakukan. Kita akan menganalisis proses transformasi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam tiga perkara tersebut.

1. Bentuk Persoalan: sosial atau individual?

Merumuskan terlebih dulu bentuk problem dalam masyarakat itu sangat penting sebelum berbicara tentang perubahan masyarakat yang terencana (planned social change).

Kesalahan dalam menentukan

Kesalahan dalam menentukan problem ini tentu mempengaruhi cara untuk melakukan perubahan. Ini tentu akan berakibat pada kegagalan.

Bentuk problem di tengah-tengah masyarakat bisa dibedakan menjadi dua: (1) sosial (sistemik); (2) individual. Problem sosial (sistemik) tentu harus diatasi secara sistemik (menyeluruh), bukan secara individual. Untuk mengatasi problem sosial, kita perlu mengubah institusi sosial, sistem sosial, dan norma-norma sosial yang sebelumnya berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, kalau di tengah-tengah masyarakat terdapat beberapa orang miskin, kemungkinan problem yang dihadapi adalah personal; bisa jadi orang-orang tersebut lemah atau sakit sehingga tidak bisa bekerja, atau karena malas. Masalah seperti ini bisa dipecahkan secara personal; yang lemah diberi santunan rutin, yang malas dipaksa untuk bekerja. Akan tetapi, kalau yang miskin di tengah-tengah masyarakat tersebut menyeluruh (hampir sebagian besar) seperti kasus Indonesia, itu berarti merupakan problem sosial (sistemik). Karena itu, pemecahannya pun harus dipecahkan secara sosial (sistemik), bukan individual atau parsial. Caranya adalah dengan mengganti sistem kapitalisme yang menyebabkan kemiskinan masyarakat tersebut dengan sistem yang mengatasi kemiskinan.

Pada masa lalu, kita melihat bahwa problem masyarakat yang dihadapi Rasulullah saw. saat beliau diutus sebagai rasul di Makkah adalah bersifat sosial (sistemik). Kerusakan terjadi pada masyarakat Arab hampir di seluruh aspek kehidupan. Mereka memiliki keyakinan yang rendah seperti menyembah selain Allah. Pandangan hidup mereka dangkal dan sempit, hanya sebatas dunia. Mereka juga diikat oleh ikatan-ikatan yang rapuh dan busuk, seperti kesukuan atau ikatan kepentingan. Sangat sering terjadi perselisihan akibat persoalan kesukuan ini. Ukuran baik dan buruk adalah kemanfaatan yang memuaskan egoisme dan hawa nafsu. Tradisi-tradisi yang berkembang juga sangat tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dengan alasan malu dan takut miskin mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Kemiskinan merajalela. Penindasan penguasa terhadap yang miskin dan lemah terjadi dimana-mana. Kemaksiatan juga berkembang dalam berbagai bentuknya. Penipuan dan kecurangan dalam perdagangan dan kriminalitas terjadi secara meluas. Ini berarti problem yang dihadapi Rasulullah adalah problem sosial.

2. Bentuk Perubahan: Parsial (Personal) Atau Menyeluruh?

Karena persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah merupakan problem sosial (sistemik), maka sangatlah beralasan kalau perubahan yang dilakukan oleh Rosulullah juga adalah perubahan sosial yang mendasar dan menyeluruh, bukan perubahan individual dan parsial. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, pandangan perubahan gradual (bertahap), mulai dari level individu, keluarga, masyarakat, dan kemudian negara tidak terbukti sama sekali.

Rasulullah mengawali perubahan masyarakat dengan mengubah keyakinan mendasar mereka (akidah). Akidah Islam ini kemudian menjadi dasar dari perubahan individu maupun masyarakat (spritual maupun politis). Rasulullah juga melakukan perubahan nilai-nilai dan hukum yang berlaku di masyarakat secara menyeluruh. Perkara penting lain yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengubah struktur pemerintahan pada waktu itu menjadi pemerintahan dan bentuk negara yang didasarkan pada Islam. Perubahan ini sangat penting karena negara dan pemerintahanlah yang menerapkan seluruh hukum dan menjaga nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat secara menyeluruh.

3. Bentuk Aksi: Reformasi Individual Atau Kolektif?

Perubahan yang menyeluruh tentunya menuntut aksi pemecahan yang juga menyeluruh, tidak bisa secara individual atau parsial. Melihat perubahan yang harus dilakukan oleh Rasulullah adalah perubahan yang menyeluruh, aksi yang dilakukan juga tentunya bukanlah aksi individual. Rasulullah tidak menunggu perubahan individu seluruh masyarakat terlebih dulu. Tidak ditemukan bukti sama sekali bahwa beliau melakukan perubahan dari satu individu ke individu yang lain sampai seluruh masyarakat Makkah pada waktu itu menjadi Muslim.

Metode Perubahan

Secara metodologis, cara mengubah masyarakat akan terkait dengan sasaran perubahan, apakah asas yang membangun masyarakatnya atau sekadar cabang dari sistem dari masyarakat itu; juga terkait dengan pola perubahan, apakah dari pola masyarakat khas yang satu menjadi masyarakat yang lain atau dari masyarakat tidak khas menjadi masyarakat khas. Ada dua metode perubahan yang dimungkinkan:

1. Perubahan yang diarahkan pada asas (taghyîr), yakni jika persoalannya menyangkut sistem.

2. Perubahan yang diarahkan pada cabang, bukan asas (reformasi, ishlâh), yakni jika persoalannya bersifat individual/parsial.

Kedua konteks ini penting diperhatikan jika masyarakat menginginkan adanya perubahan yang benar dan mendasar.

Kekeliruan Berpikir Tentang Perubahan

Dari uraian di atas, secara faktual dapat dikatakan bahwa ada dua metode yang hakiki dalam perubahan masyarakat: taghyîr dan ishlâh. Keduanya tidak harus dipertentangkan; masing-masing harus digunakan sesuai dengan konteksnya.

Setelah memahami metode, maka faktor mendesak lainnya dalam perubahan masyarakat adalah pentingnya berpikir secara benar dalam mengaplikasikan metode perubahan tersebut. Sering kesalahan berpikir (sering diistilahkan dengan intellectual cul-de-sac) terjadi, karena penerapan kedua metode tersebut tidak dipahami. Kesalahan berpikir dapat ditelusuri dari dua aspek:

1. Kesalahan dalam konsep (termasuk pilihan metode yang dipakai).

2. Kesalahan pengamatan terhadap fakta yang akan diubah.

Berikut ini adalah rincian dari kedua jenis kesalahan yang terjadi:

1. Kesalahan Konsep (Termasuk Pilihan Metode Perubahan).

Setidaknya ada dua hal yang sering dipahami secara keliru di masyarakat: Pertama, perubahan harus melalui urutan individu, keluarga, masyarakat. Menurut pendapat ini, perubahan masyarakat adalah melalui urutan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pendapat ini tidak menjelaskan secara jelas bagaimana proses ini berlangsung. Secara prinsip, pendapat ini keliru karena: (1) Terpengaruh oleh pemikiran kapitalisme dalam memandang masyarakat yang didefiniskan sebagai kumpulan individu; jika individu baik maka baiklah masyarakat. (2) Bertentangan dengan realitas perubahan masyarakat itu sendiri, yang tidak melalui urutan seperti itu, tetapi melalui dukungan kelompok terkuat di tengah masyarakat yang akan diubah. Contoh: perubahan masyarakat Islam di Madinah, Revolusi Bolshevik di Rusia, tumbangnya Komunisme di Uni Sovyet, atau Revolusi Prancis.

Kedua, peran keteladanan dan kesalihan individu. Konsep ini secara teoretis terkait dengan “The greatmen theory” dalam literatur ilmu sosial, yakni bahwa perubahan besar dipelopori pribadi-pribadi yang memiliki kelebihan tertentu (keteladanan dan kesalihan), tanpa menyinggung bagaimana peran dukungan masyarakat yang akan diubah. Memang, keteladanan tokoh adalah penting dalam perubahan. Akan tetapi, untuk perubahan yang mendasar, keteladanan dan kesalihan seorang tokoh saja tidak cukup, ia harus didukung kelompok terkuat dalam masyarakat; jika tidak maka aspek kesalihan dan keteladanan ini tidak akan mampu menciptakan perubahan masyarakat, terutama perubahan mendasar. Contohnya, Baharuddin Lopa (alm.) yang dianggap bersih, karena sistemnya korup maka kekuatan pengaruhnya terhadap perubahan sistemik (secara spesifik di kejaksaan dan pengadilan) menjadi tidak signifikan.

2. Kesalahan Pengamatan Terhadap Fakta.

Setidaknya ada dua jenis kesalahan karena salah mengamati fakta: Pertama, masyarakat saat ini sudah benar asasnya, hanya perlu diperbaiki. Pendapat ini didasarkan pada pengamatan yang tidak cermat terhadap realitas. Sebab, faktanya masyarakat di negeri-negeri Muslim hari ini, termasuk di Indonesia, tidak berdiri pada asas Islam, yang berarti harus diganti dengan asas Islam. Artinya, yang diperlukan sesungguhnya adalah perubahan yang bersifat mendasar (taghyîrî) mulai dari asas, bukan sekadar melakukan reformasi/perbaikan (ishlâh) pada aspek cabang. Dalam konteks ini, kini banyak orang yang menempatkan Pemilu 2004 ini sebagai sarana untuk melakukan perbaikan (reformasi) keadaan cabang dan parsial, karena asas negara ini dianggap sudah baik. Akibatnya, isu yang diangkat pun sifatnya parsial, misalnya pemberantasan KKN, tetapi keimanan dan kesejahteraan aparat pemerintah tidak dijamin; refomasi hukum nasional, padahal asas hukumnya bukan akidah dan syariat Islam; atau reformasi ekonomi padahal asasnya berpijak pada prinsip ribawi.

Kedua, masyarakat harus dihancurkan secara anarki (fisik). Pendapat ini didasarkan pengamatan, bahwa negara dan masyarakat ini sudah rusak, misalnya karena banyaknya tempat yang menjadi sarang dan pusat perjudian, korupsi, dan pelacuran. Tempat-tempat tersebut harus dihancurkan (dibom, misalnya) sehingga masyarakat akan sehat dan bersih dari segala penyimpangan tersebut. Padahal, perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan pemikiran, bukan aspek fisik. Artinya, bukan bangunan yang dirusak atau orangnya dibunuh, tetapi pemikiran para pelakunya yang harus diubah sehingga mereka akan terdorong meninggalkan praktik dan aturan yang rusak tersebut.

Memposisikan Metode Ishlâhî Dan Taghyîrî

Setelah kita mengenali kesalahan-kesalahan tersebut, lantas bagaimana kita melakukan perubahan yang seharusnya? Kapan kita menggunakan secara benar masing-masing metode tersebut? Dalam buku Ad-Da‘wah ilâ al-Islâm, Ahmad Mahmud menyatakan, Islam adalah agama yang paripurna; di dalamnya dijumpai cara islâh ketika faktanya memang membutuhkan islâh dan cara taghyîr ketika faktanya memang membutuhkan taghyîr.

Melihat fakta yang ada sekarang ini, apa yang dituntut syariat, apakah ishlâh atau taghyîr?

Harus dipahami, bahwa yang berhak menetapkan hukum atas fakta yang akan diubah hanyalah Allah SWT. Allahlah yang membuat hukum-hukum atas berbagai keadaan. Meskipun demikian, yang menentukan jenis perubahan adalah realitas yang akan diubah, apakah harus di-taghyîr atau di-ishlâh.

Taghyîr secara etimologis berarti mengubah atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang baru dan lebih baik (Lihat: Mu‘jam al-Wasîth, cet. 2, 2/668). Metode ini bisa dilakukan pada individu dan masyarakat. Taghyîr harus dimulai dengan mengubah asas yang membangun individu atau masyarakat. Asas yang menjadi landasan seorang Muslim atau masyarakat Islam adalah akidah Islam. Dalam konteks individu, orang kafir, asas keyakinannya bukan Islam. Karena itu, ia harus di-taghyîr dulu dengan mengubah terlebih dulu akidahnya menjadi Islam. Begitu juga dalam konteks masyarakat dan negara kufur, yang berarti asasnya bukan Islam. Artinya, jika asas suatu masyarakat dan negara bukan akidah Islam, yang tercermin dalam UUD, UU, maupun perundang-undangan lainnya maka yang dituntut adalah taghyîr, bukan ishlâh. Contohnya adalah fakta negara-negara kaum Muslim saat ini, yang harus di-taghyîr menjadi Daulah Islamiyah, karena peraturan-peraturannya tidak berasal dari syariat Islam (meskipun mereka mengatakan bahwa agama negara adalah agama Islam). Karena itu, jika terhadap negara-negara ini yang dilakukan adalah ishlâh maka secara tidak langsung eksistensi sistem kufur pada negara-negara itu diakui.

Sedangkan ishlâh secara etimologis berarti memperbaiki atau melakukan aktivitas dengan membawa sesuatu yang lebih baik (Mu‘jam al-Wasith, cet. 2, 1/520). Ishlâh adalah perbaikan yang menyangkut perkara cabang (furû‘), bukan asas. Asas yang telah ada dibiarkan, tidak diubah, artinya eksistensinya tetap diakui. Dalam konteks individu, misalnya, pada seorang Muslim yang melakukan maksiat, seperti mencuri, korupsi, dan sebagainya, maka yang harus dilakukan adalah mengembalikan kesadarannya sehingga kecenderungannya bisa diarahkan oleh pemikirannya, yaitu akidah Islam. Demikian pula dalam konteks masyarakat dan negara. Pada masyarakat/negara yang asasnya sudah Islam, atau sudah memenuhi syarat-syarat sebagai Daulah Islamiyah, tetapi di dalamnya dijumpai banyak kerusakan atau keburukan penerapan syariat Islam, maka yang harus dilakukan adalah ishlâh, bukan taghyîr. Kondisi ini mirip dengan keadaan Daulah Islamiyah pada masa-masa akhir Turki Utsmani. Daulah Islamiyah saat itu sebetulnya hanya membutuhkan ishlâh. Tapi desakan dari luar berupa peperangan-peperangan khususnya Perang Dunia I dan infiltrasi Barat kepada para pemuka Turki (Mustafa Kemal dkk) justru telah mengubah kondisinya secara mendasar dan Daulah Khilafah Islamiyah itu menjadi Republik Sekular Turki.

Memposisikan Pemilu Dan Parlemen Dalam Perubahan Masyarakat

Harus disadari, sebagai uslûb yang mubah, Pemilu bisa diadopsi oleh sistem apapun, termasuk sistem Islam (Daulah Khilafah Islamiyah), misalnya untuk pemilihan khalifah atau anggota majelis umat. Sekalipun masing-masing mempunyai rincian uslûb yang berbeda.

Meski demikian, diakui atau tidak, bila dalam sistem Islam maupun non-Islam, pemilu hanyalah uslûb untuk memilih orang atau partai yang akan menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat. Sementara perubahan itu sendiri belum tentu terjadi, kalaupun ada perubahan tentu saja desainnya adalah perubahan reformatif (ishlâh) untuk memperbaiki sistem tersebut. Dalam konteks Indonesia hari ini, misalnya, Pemilu didisain untuk tetap mengokohkan sistem sekular. Ini diindikasikan dengan kenyataan bahwa partai atau individu (anggota legislatif dan DPD) pemenang Pemilu tidak boleh mengotak-atik masalah falsafah negara dan UUD, yang menjadi asas negara; sebagaimana tercantum dalam UU pemilu dan UU parpol. Artinya, siapapun yang menang harus tetap ‘bermain’ dalam koridor falsafah dan UUD tersebut. Sekalipun dalam UUD 1945 sendiri dimungkinkan adanya perubahan UUD itu sendiri.

Artinya, pemilu baru-baru ini juga pemilu untuk presiden Juli nanti didesain untuk tetap melanggengkan sistem demokrasi sekular, sekalipun ada partai-partai Islam yang ikut jadi kontestan.

Melihat platform dan kampanye dari parpol peserta Pemilu 2004, tidak ada–kecuali sedikit–yang secara terang-terangan dan berani menyatakan penolakan terhadap sistem sekular yang eksis saat ini, serta komposisi perolehan suara yang didominasi oleh partai-partai sekular, maka tampaknya perubahan yang–kalaupun ada–terjadi sifatnya reformatif (ishlâhî). Malah menurut TA Legowo, seorang pengamat politik, perolehan parpol peserta Pemilu 2004, tidak mempengaruhi peta kekuatan politik pasca Pemilu 2004, apalagi aktor politik masih orang-orang dari kekuatan lama.

Walhasil, sebagai indikator perubahan, hasil pemilu 2004 belum menunjukkan indikasi perubahan, apalagi perubahan mendasar (taghyîr). Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [al-Wa'ie, no. 45 Tahun IV, 1-31 Mei 2004]

Daftar Referensi

1. Muhammad Husain Abdullah, Mafâhîm Islâmiyyah, Darul Bayariq, 1996.

2. Ahmad Athiyah, At-Thrîq, Darul Bayariq, Beirut: 1996.

3. Mahmud Abdul Karim Hasan, At-Taghyî, Beirut: 2000.

4. Taqyuddin an-Nabhani, At-Tafkîr, Al-Quds: 1973

5. Ahmad Mahmud, Ad-Da‘wah ilâ al-Islâm, Darul Ummah: 1995.

6. Ted Gurr. Why Men Rebel, Princeton University: 1970.

7. Crane Brinton, Anatomy of Revolution, New York: Harper and Row, 1965.

8. Ryszard Kapuscinski. Revolution. The New York Marker: 1985.

9. Charles Tilly, From Mobilization to Revolution. Addison Wasley, 1978.

10. Piotr Sztompka.The Sociology of Social Change. Oxford: 1993.

11. Erich Fromm, The Sane Society (terj.) Yayasan Obor Indonesia: 1995.

12. Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial, Rosda Karya, 2000.

11. Joe Arthur Barker, Paradigms (terj.), Interaksara, 1999.

12. Ziauddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Muslim, Mizan, 1994.

Selengkapnya...

Lembah Permen Lolipop

Alkisah ada dua orang anak laki-laki, Bob dan Bib, yang sedang melewati lembah permen lolipop. Di tengah lembah itu terdapat jalan setapakyang beraspal. Di jalan itulah Bobdan Bib berjalan kaki bersama.
Uniknya, di kiri-kanan jalan lembah itu terdapat banyak permen lolipop yang berwarni-warni dengan aneka rasa. Permen-permen yang terlihat seperti berbaris itu seakan menunggu tangan-tangan kecil Bob dan Bib untuk mengambil dan menikmati kelezatan mereka.
Bob sangat kegirangan melihat banyaknya permen lolipop yang bisa diambil. Makaia pun sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut. Ia mempercepat jalannya supaya bisa mengambil permen lolipop lainnya yang terlihat sangat banyak di depannya.Bob mengumpulkan sangat banyak permen lolipop yang ia simpan di dalam taskarungnya. Ia sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut tapi sepertinya permen-permen tersebut tidak pernah habis maka ia memacu langkahnya supaya bisa mengambil semua permen yang dilihatnya.
Tanpa terasa Bob sampai di ujung jalan lembah permen lolipop. Dia melihat gerbang bertuliskan "Selamat Jalan". Itulah batas akhir lembah permen lolipop.
Di ujung jalan, Bob bertemu seorang lelaki penduduk sekitar. Lelaki itu bertanya kepada Bob, "Bagaimana perjalanan kamu di lembah permen lolipop?
Apakah permen-permennya lezat? Apakah kamu mencoba yang rasa jeruk?
Itu rasa yang paling disenangi. Atau kamu lebih menyukai rasa mangga?
Itu juga sangat lezat." Bob terdiam mendengar pertanyaan lelaki tadi.
Ia merasa sangat lelah dan kehilangan tenaga. Ia telah berjalan sangat cepat dan membawa begitu banyak permen lolipop yang terasa berat di dalam tas karungnya.Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa terkejut dan ia pun menjawab pertanyaan lelaki itu, "Permennya saya lupa makan!"
Tak berapa lama kemudian, Bib sampai di ujung jalan lembah permen lolipop.
"Hai, Bob! Kamu berjalan cepat sekali.. Saya memanggil-manggil kamu tapi kamu sudah sangat jauh di depan saya." "Kenapa kamu memanggil saya?"tanya Bob.
"Saya ingin mengajak kamu duduk dan makan permen anggur bersama.
Rasanya lezat sekali. Juga saya menikmati pemandangan lembah, indahsekali!"
Bib bercerita panjang lebar kepada Bob. "Lalu tadi ada seorang kakek tuayang sangat kelelahan. Saya temani dia berjalan. Saya beri dia beberapa permen yang ada di tas saya. Kami makan bersama dan dia banyak menceritakan hal-halyang lucu.
"Kami tertawa bersama." Bib menambahkan.
Mendengar cerita Bib, Bob menyadari betapa banyak hal yang telah ia lewatkandari lembah permen lolipop yang sangat indah. Ia terlalu sibuk mengumpulkan permen-permen itu. Tapi pun ia sampai lupa memakannya dan tidak punya waktu untuk menikmati kelezatannya karena ia begitu sibuk memasukkan semua permen itu ke dalam tas karungnya.
Di akhir perjalanannya di lembah permen lolipop, Bob menyadari suatu hal dan ia bergumam kepada dirinya sendiri, "Perjalanan ini bukan tentang berapa banyak permen yang telah saya kumpulkan. Tapi tentang bagaimana saya menikmatinya denganberbagi dan berbahagia."
Ia pun berkata dalam hati, "Waktu tidak bisa diputar kembali."
Perjalanan di lembah lolipop sudah berlalu dan Bob pun harus melanjutkankembali perjalanannya.
Dalam kehidupan kita, banyak hal yang ternyata kita lewati begitu saja. Kita lupa untuk berhenti sejenak dan menikmati kebahagiaan hidup. Kita menjadi Bob dilembah permen lolipop yang sibuk mengumpulkan permen tapi lupa untuk menikmatinya dan menjadi bahagia.
Pernahkan Anda bertanya kapan waktunya untuk merasakan bahagia?
Jika saya tanyakan pertanyaan tersebut kepada para klien saya, biasanya merekamenjawab, "Saya akan bahagia nanti... nanti pada waktu saya sudahmenikah... nanti pada waktu saya memiliki rumah sendiri... nanti pada saat suamisaya lebih mencintai saya.... nanti pada saat saya telah meraih semua impiansaya... nanti pada saat penghasilan sudah sangat besar...
Pemikiran 'nanti' itu membuat kita bekerja sangat keras di saat 'sekarang'.
Semuanya itu supaya kita bisa mencapai apa yang kita konsepkan tentang masa'nanti' bahagia.
Terkadang jika saya renungkan hal tersebut, ternyata kita telah mengorbankanbegitu banyak hal dalam hidup ini untuk masa 'nanti' bahagia. Ritme kehidupankita menjadi sangat cepat tapi rasanya tidak pernah sampai di masa 'nanti'bahagia itu. Ritme hidup yang sangat cepat...
target-target tinggi yang harus kita capai, yang anehnya kita sendirilah yang membuatsemua target itu... tetap semuanya itu tidak pernah terasa memuaskan dan membahagiakan.
Uniknya, pada saat kita memelankan ritme kehidupan kita; pada saat kita duduk menikmati keindahan pohon bonsai di beranda depan, pada saat kita mendengarkan ceritalucu anak-anak kita, pada saat makan malam bersama keluarga, pada saat kitaduduk bermeditasi atau pada saat membagikan beras dalam acara bakti sosialtanggap banjir; terasa hidup menjadi lebih indah.
Jika saja kita mau memelankan ritme hidup kita dengan penuh kesadaran;memelankan ritme makan kita, memelankan ritme jalan kita dan menyadari setiap gerak tubuh kita, berhenti sejenak dan memperhatikan tawa indah anak-anak bahkan menyadari setiap hembusan nafas maka kita akan menyadari begitu banyak detil kehidupan yang begitu indah dan bisa disyukuri.
Kita akan merasakan ritme yang berbeda dari kehidupan yang ternyata jauh lebihdamai dan tenang.
Dan pada akhirnya akan membawa kita menjadi lebih bahagia dan bersyukur seperti Bib yang melewati perjalanannya di lembah permen lolipop.

Wassalam,

Selengkapnya...